MANADO, SatuUntukSemua.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menginstruksikan seluruh jajaran untuk memperkuat langkah antisipasi dan mitigasi menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diprediksi dapat memicu kondisi kering berkepanjangan.
Instruksi tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, SE, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Sulut, Jemmy Ringkuangan, AP, M.Si.
Menurut Ringkuangan, Gubernur menekankan agar pemerintah tidak hanya menunggu persoalan terjadi, tetapi harus proaktif membaca risiko dan bergerak lebih awal.
“Bapak Gubernur menegaskan bahwa setiap persoalan kerakyatan harus dicarikan solusi. Pemerintah tidak boleh hadir hanya ketika masalah sudah terjadi, tetapi harus mampu membaca risiko, bergerak lebih awal dan memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan serta pelayanan terbaik,” ujar Ringkuangan di Manado, Selasa (25/8/2026).
Pemprov Sulut memandang El Nino sebagai risiko multidimensi yang dapat mengganggu ketahanan pangan, ketersediaan air, kesehatan, hingga harga komoditas dan aktivitas ekonomi.
Langkah konkret yang diprioritaskan meliputi:
– Pemetaan wilayah rawan kekeringan.
– Optimalisasi sumber air dan penguatan jaringan irigasi.
– Perlindungan terhadap produksi pertanian dari hulu ke hilir.
“Kita harus memastikan masyarakat tidak mengalami kesulitan air dan pangan. Antisipasi harus dilakukan dari hulu sampai hilir, mulai dari produksi, ketersediaan stok, distribusi hingga keterjangkauan harga,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi lonjakan harga akibat gangguan pasokan, Pemprov Sulut memperkuat koordinasi TPID bersama pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, dan pelaku usaha melalui pendekatan _early warning system_ dan _early action_.
“Kalau kita sudah melihat ada indikasi gangguan produksi atau pasokan, intervensi harus segera dilakukan. Jangan menunggu harga naik baru pemerintah bergerak,” tegas Ringkuangan.
Perhatian juga diberikan pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan UMKM. Kebijakan mitigasi akan disesuaikan dengan karakteristik tiap wilayah agar tepat sasaran.
Selain itu, kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan diperkuat di wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan berkepanjangan.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Ringkuangan menegaskan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas.
“Pesan Bapak Gubernur sangat jelas: efisiensi bukan alasan untuk mengurangi kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Justru setiap sumber daya yang kita miliki harus diarahkan untuk menyelesaikan persoalan yang paling dirasakan rakyat,” pungkasnya.
Pemprov Sulut akan terus memantau perkembangan cuaca, ketersediaan pangan dan air, pergerakan harga, serta dampaknya terhadap ekonomi masyarakat sebagai dasar pengambilan kebijakan selanjutnya. (***)
