JAKARTA, SatuUntukSemua.id — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Christiany Eugenia Paruntu atau akrab disapa CEP, mengapresiasi kebijakan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi yang dilakukan pada Agustus 2026.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah dalam merespons dinamika harga minyak dunia sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
CEP menilai sinergi antara pemerintah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah kepemimpinan Menteri Bahlil Lahadalia, dan PT Pertamina (Persero) menjadi kunci lahirnya kebijakan yang adaptif dan berpihak kepada masyarakat.
“Bagi masyarakat maupun pelaku usaha, penurunan harga BBM nonsubsidi ini menjadi kabar baik karena dapat membantu menekan biaya operasional dan distribusi, sehingga turut mendukung aktivitas ekonomi nasional. Penurunan harga BBM nonsubsidi ini merupakan langkah positif yang patut diapresiasi. Saya mengapresiasi kinerja Menteri ESDM yang mampu menjaga stabilitas sektor energi nasional di tengah dinamika harga minyak dunia, serta komitmen Pertamina yang terus menghadirkan kebijakan harga yang adaptif dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar CEP.
CEP menilai, kebijakan ini memiliki tiga implikasi utama:
Pertama, aspek ekonomi mikro.
Penurunan harga BBM berpotensi menekan biaya produksi dan logistik pelaku usaha. Dampak lanjutannya adalah terjaganya daya beli masyarakat serta terkendalinya inflasi yang dipicu oleh sektor transportasi.
Kedua, aspek tata kelola energi.
Respons cepat Kementerian ESDM dan Pertamina menunjukkan adanya mekanisme penyesuaian harga yang fleksibel terhadap volatilitas pasar global. Kondisi ini penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan dan stabilitas sektor energi dalam negeri.
Ketiga, aspek kebijakan publik.
Kolaborasi antara regulator dan BUMN energi mencerminkan prinsip _good governance_, meliputi transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada kepentingan publik. Kebijakan harga yang adaptif berfungsi sebagai instrumen negara untuk meredam guncangan eksternal.
CEP menekankan pentingnya keberlanjutan kebijakan tersebut melalui tata kelola berbasis data dan transparan.
“Sinergi pemerintah dan BUMN energi diharapkan terus menghadirkan kebijakan yang adaptif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Dengan demikian, penurunan harga BBM nonsubsidi tidak hanya dipahami sebagai kebijakan fiskal jangka pendek, melainkan juga bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung stabilitas makroekonomi. (***)
