Manado, SatuUntukSemua.id – Jabatan Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), hari ini resmi diserahterimakan, Selasa, (18/03/25).
Acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) tersebut, berlangsung di kantor BPK Sulut, tepatnya di Jalan 17 Agustus, Kota Manado. Menandai pergantian kepemimpinan Kepala BPK Perwakilan Sulut, dari Dr Arief Fadillah, kepada Dr Bombit Agus Mulyo.
Dalam acara sertijab itu, dihadiri oleh Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Sulut, Victor Mailangkay, juga Wakil Ketua DPRD Sulut, Michaela Elsiana Paruntu (MEP).
Gubernur Sulut, Yulius Selvanus ketika diwawancarai menyambut baik Ketua BPK RI perwakilan Sulut yang baru. Dirinya berharapn kedepan dalam tugas, ada kolaborasi antara BPK RI perwakilan Sulut dan Pemerintah Provinsi Sulut.
“Kami berharap, kita bisa berkolaborasi dan tentunya kabupaten/kota dan provinsi perlu bimbingan dan perlu keterbukaan dari BPK. Kalau hal yang pencegahan yang diutamakan maka bimbinglah kabupaten/kota dan provinsi agar kami tidak salah,” harap Gubernur.
Gubernur juga mengapresiasi Arief Fadilah dalam dedikasi serta kinerja yang baik selama menjabat sebagai kepala BPK RI perwakilan Sulut.
“Kami mengucapkan selamat bertugas ditempat yang baru buat Dr Arief Fadillah. Serta selamat datang kepada Kepala BPK RI perwakilan Sulut yang baru Dr Bombit Agus Mulyo di Sulut,” ucap Gubernur.
Wakil Ketua DPRD Sulut, Michaela Elsiana Paruntu (MEP), yang turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan beberapa harapan terkait dengan sertijab BPK RI Sulut ini. Dirinya berharap tentang pentingnya koloborasi yang baik antara Pemprov Sulut dan BPK RI Sulut.
“Saya pribadi dan atas nama lembaga DPRD Sulut, mengucapkan selamat datang kepada Ketua BPK RI perwakilan Sulut yang baru. Kami berharap dapat terus menjalin kerja sama yang baik, sehingga pengelolaan keuangan daerah Sulut dapat terus meningkat. Serta tepat pada peruntukan serta kesejahteraan masyarakat Sulut,” kata MEP.
Dengan adanya sertijab ini, MEP menengaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran daerah. Serta berharap Sulut akan dapat kembali meraih Wacana Tanpa Pengecualian atau WTP.
WTP menurut MEP, sangat penting demi menciptakan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“WTP bukanlah tujuan akhir, namun menjadi indikator bahwa kita terus berusaha untuk mengelola keuangan dengan baik. Kami di DPRD Sulut, akan terus mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah daerah serta BPK untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” tambah MEP.
Dirinya juga berharap, dengan adanya korelasi yang baik antara DPRD Sulut, Pemerintah Provinsi serta BPK, Sulut bisa kembali meraih WTP yang ke 11 kalinya di tahun ini. (***)
