Kantah Bitung Raih Treasury Award Semester I 2026, Tegaskan Komitmen Akuntabilitas Anggaran

Foto: Istimewa

BITUNG, SatuUntukSemua.id — Kantor Pertanahan Kota Bitung menghadiri Forum Konsultasi Publik KPPN Bitung sekaligus meraih penghargaan pada ajang Treasury Award Semester I Tahun 2026. Kegiatan penganugerahan dan konsultasi publik tersebut diselenggarakan di aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bitung, Rabu (12/8/2026).

Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Bitung hadir langsung bersama jajaran kepala instansi vertikal dan mitra kerja KPPN Bitung lainnya.

Forum ini digelar untuk memperkuat sinergi tata kelola keuangan negara serta menjaring aspirasi dalam peningkatan kualitas layanan perbendaharaan. Pemberian Treasury Award menjadi bentuk apresiasi atas ketaatan, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan anggaran satuan kerja.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung, Steven O. K. Wowor, S.ST., M.A.P., menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diraih jajarannya.

“Penghargaan Treasury Award ini adalah hasil kerja keras seluruh tim. Bagi kami, ini bukan sekadar piagam, tapi bukti bahwa pengelolaan anggaran di Kantah Bitung dijalankan dengan prinsip transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Ke depan kami akan terus menjaga disiplin anggaran, karena ini bagian penting dari reformasi birokrasi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” tegas Steven.

Acara diawali dengan pemaparan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran Semester I oleh pimpinan KPPN Bitung. Rangkaian kemudian dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan Treasury Award kepada Kantor Pertanahan Kota Bitung atas capaian prestasinya.

Diskusi publik juga digelar secara interaktif untuk membahas langkah-langkah strategis percepatan penyerapan anggaran pada semester berikutnya.

Raihan penghargaan Treasury Award Semester I 2026 ini menjadi motivasi tambahan bagi Kantor Pertanahan Kota Bitung untuk terus menjaga kinerja pelaksanaan anggaran.

Ke depan, BPN Bitung berkomitmen meningkatkan akuntabilitas keuangan sebagai salah satu pilar penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, transparan, serta mendukung pencapaian predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). (***)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *