MINSEL, SatuUntukSemua.id — Pengelolaan program Ketahanan Pangan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sapa Barat menjadi sorotan masyarakat. Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Desa Sapa Barat bersama sejumlah tokoh mempertanyakan perkembangan usaha peternakan babi yang dibiayai Dana Desa karena dinilai belum memberikan hasil sesuai harapan.
Program tersebut bersumber dari alokasi 20 persen Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Total modal yang disalurkan mencapai sekitar Rp119 juta dan difokuskan pada pengembangan usaha peternakan babi yang dikelola BUMDes.
Namun berdasarkan informasi yang dihimpun, hingga pertengahan tahun 2026 nilai modal usaha disebut mengalami penurunan. Dana yang tersisa dari hasil pengembangan usaha dikabarkan jauh berada di bawah nilai investasi awal.
Sebelumnya, penjualan tahap pertama sempat menghasilkan pendapatan sekitar Rp93 juta. Meski begitu, perkembangan usaha pada periode berikutnya dinilai belum signifikan. Bahkan modal usaha disebut terus mengalami penyusutan.
Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Desa Sapa Barat, Novel Waroka, SIP, menilai kondisi ini harus menjadi perhatian serius. Sebab tujuan utama program Ketahanan Pangan adalah menciptakan usaha produktif yang mampu meningkatkan pendapatan desa dan memberi manfaat ekonomi bagi warga.
“Dana Ketahanan Pangan seharusnya dikelola sebagai usaha produktif yang dapat memberikan keuntungan dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Jika modal terus berkurang, tentu perlu ada evaluasi terhadap pengelolaan usaha tersebut,” ujar Novel, Kamis (17/07/2026).
Menurutnya, dengan nilai penyertaan modal Rp119 juta, usaha yang dijalankan seharusnya berpotensi berkembang dan menghasilkan keuntungan yang bisa dirasakan masyarakat.
Ia juga meminta pengurus BUMDes memberikan penjelasan secara terbuka terkait perkembangan usaha, termasuk kondisi keuangan dan aset yang saat ini dikelola.
Aliansi mendesak Pemerintah Desa Sapa Barat, khususnya Hukum Tua, segera memfasilitasi rapat pertanggungjawaban pengurus BUMDes yang melibatkan masyarakat. Tujuannya agar seluruh proses pengelolaan anggaran berjalan transparan.
Selain itu, aliansi menyatakan akan terus mengawal penggunaan anggaran BUMDes, termasuk dana yang dialokasikan sejak tahun 2023, untuk memastikan pemanfaatan Dana Desa sesuai aturan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Sapa Barat maupun pengurus BUMDes belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan untuk memenuhi prinsip pemberitaan yang berimbang dan sesuai kaidah jurnalistik. (***)
