MANADO, SatuUntukSemua.id – Menanggapi pemberitaan yang menyebut Direktur di Polda Sulut dilaporkan ke Mabes Polri karena diduga meminta dana operasional Rp 10 Miliar, pihak penyidik Ditreskrimum Polda Sulut akhirnya memberikan bantahan tegas.
Pemberitaan itu muncul setelah John Hamenda melalui kuasa hukumnya melaporkan Dirreskrimum Polda Sulut, Kombes Pol Suryadi ke Propam Mabes Polri, pada Kamis 12 November kemarin. Dalam laporan tersebut, John menduga ada permintaan dana operasional Rp 5 Miliar hingga Rp 10 Miliar agar perkara tanah miliknya tidak dihentikan lewat SP3.
Bantahan itu disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol. Suryadi, S.I.K., M.H., melalui Kasubdit Harda Polda Sulut, Kompol Arie Prakoso, S.I.K., M.H.
Soal tudingan permintaan dana operasional, pohak Ditreskrimum Polda Sulut menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak mungkin dan tidak masuk akal.
“Tidak mungkin dan tidak masuk akal Direktur atau penyidik meminta dana operasional sedangkan perkara tersebut ada putusan Praper dan Rekomendasi gelar khusus di Bareskrim untuk melaksanakan putusan Praper tersebut,” jelas Arie, Sabtu (14/11/2026).
Lebih lanjut, Kompol Arie meminta agar pihak pelapor tidak membuat fitnah yang mengaburkan pokok persoalan.
“Jangan membuat fitnah dengan laporan atau pemberitaan yang mengaburkan pokok persoalan kepastian hukum yang dilakukan penyidik Ditreskrimum Polda Sulut,” tambah Kompol Arie.
Di akhir pernyataannya, pihak Ditreskrimum memberikan peringatan tegas kepada John Hamenda dan kuasa hukumnya.
“Kepada pihak John Hamenda atau pengacaranya: Kalau tidak ada bukti laporan tersebut maka akan kami tuntut balik,” tegas Kompol Arie.
Melalui bantahan ini, pihak penyidik menegaskan bahwa penerbitan SP3 sudah sesuai putusan Praperadilan dan hasil gelar khusus di Bareskrim, bukan karena adanya permintaan dana. (***)
