Jika Pemkot Tomohon Lambat Bertindak, GMNI Bawa Perusakan Cagar Alam Gunung Lokon ke Forum Nasional dan Internasional
TOMOHON, SatuUntukSemua.id — Pemerintah Kota Tomohon diminta serius dalam menyelesaikan tindakan yang telah merusak kawasan cagar alam Gunung Lokon, dengan menerapkan Undang Undang Lingkungan Hidup.
Melihat hal tersebut, Kepada Awak Media ini, Sabtu (14/11/2026), Matthew Liling, SH, MH, mengatakan, Sederhananya adalah semakin jelas bukti terjadinya perusakan kawasan cagar alam maka makin tegas aturan hukum yang mengaturnya.
Lebih lanjut, Semakin tidak dapat diterima penundaan penindakan oleh aparat penegak hukum, terlepas dari alasan kelalaian, status pihak yang terlibat, atau klaim pemulihan yang belum tentu memadai.
“Kekeliruan teknis yang menyebabkan kerusakan di kawasan cagar alam Gunung Lokon merupakan pelanggaran hukum, yang memiliki dampak ekologis jangka panjang,” ucap Alumni Unsrat tersebut.
Dia mengingatkan, bahwa penghentian aktivitas dan janji pemulihan tidak menggantikan proses hukum yang seharusnya berjalan.
“Aparat penegak hukum wajib menelusuri akar masalah, menindak semua pihak yang bertanggung jawab, dan menerapkan aturan secara konsisten. Karena di hadapan hukum dan lingkungan hidup, tidak boleh ada perlakuan istimewa bagi siapapun,” ujar Ketua DPC GMNI Manado Periode 2025-2027 dari Gerbong Wisma Trisakti ini.
Yang Harus Diperhatikan Pemkot Tomohon terkait Kejahatan Lingkungan Tersebut
✓ Semakin strategis fungsi ekologis suatu kawasan cagar alam bagi ketersediaan air, kesuburan tanah, dan keseimbangan lingkungan hidup masyarakat, semakin berat dampak kerusakan yang ditimbulkan dan semakin penting penindakan tegas tanpa pandang bulu.
✓ Semakin lengkap dan jelas payung hukum yang mengatur larangan serta sanksi pidana terhadap perusakan kawasan konservasi, semakin tidak dapat dijadikan alasan ketidaktahuan atau sekadar kesalahan teknis untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.
✓ Semakin hanya mengandalkan koordinasi administratif dan penghentian sementara tanpa disertai proses hukum, semakin besar risiko terulangnya pelanggaran serupa di tempat lain karena pelaku belum merasakan efek jera yang sesungguhnya.
✓ Semakin kuat dugaan bahwa kerusakan kawasan konservasi bukan semata-mata kesalahan operator lapangan melainkan berkaitan dengan pengawasan, izin, dan keputusan pihak yang bertanggung jawab, semakin mendesak pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat.
✓ Semakin masyarakat menyadari bahwa perusakan lingkungan bukan sekadar urusan teknis, melainkan kejahatan yang merugikan kepentingan generasi masa depan, semakin besar tuntutan publik agar hukum berlaku konsisten dan adil bagi siapapun.
Matthew Liling Kepada Walikota Tomohon Carol Senduk
Matthew Liling, SH, MH, mengingatkan Carol Senduk selaku Walikota Tomohon, Jika institusi di daerah terkait tidak memprosesnya, maka GMNI akan membawanya ke forum nasional, maupun internasional.
Menurut Informasi, Pelakunya adalah keluarga Korompis – Mewengkang, tak lain merupakan pemilik SMU Lokon, Hotel Metland Marron dan lain-lain, serta penguasa tanah di Tomohon.
“Mungkin saja itu yang membuat walikota enggan bertindak, walaupun dampak yang akan ditimbulkan akibat kerusakan itu, warga sendiri yang bakal rasakan,” kunci Matthew. (red)
