JAKARTA, SatuUntukSemua.id — Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Agrinas Palma Nusantara dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) pada pekan ini. RDP tersebut menjadi forum strategis untuk mengkaji arah kebijakan, tata kelola, serta kontribusi BUMN sektor perkebunan terhadap agenda nasional.
Dalam forum tersebut, Christiany Eugenia Paruntu (CEP), Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Dapil Sulawesi Utara, menyampaikan sejumlah catatan kritis. Ia menekankan pentingnya reformasi tata kelola kelembagaan sebagai prasyarat utama dalam meningkatkan daya saing perusahaan plat merah di sektor agribisnis.
Pembahasan dalam RDP menyoroti empat isu utama, yakni penerapan _Good Corporate Governance_ (GCG), akselerasi hilirisasi komoditas perkebunan, optimalisasi aset BUMN, serta perumusan kebijakan yang berorientasi pada dampak riil terhadap masyarakat. Penekanan terhadap hilirisasi dinilai relevan dengan upaya mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah dan meningkatkan nilai tambah produk domestik.
Menyoroti aspek tata kelola, CEP menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama dalam pengelolaan BUMN perkebunan. Tanpa tata kelola yang baik, target peningkatan produktivitas dan kepercayaan publik akan sulit dicapai.
“Komisi VI mendorong PT Agrinas Palma Nusantara dan PTPN III untuk mengimplementasikan Good Corporate Governance secara konsisten dan melakukan optimalisasi aset secara profesional. Ini penting agar BUMN benar-benar menjadi institusi yang efisien, akuntabel, dan mampu bersaing di tingkat global,” tegas CEP.
Lebih jauh, ia menyoroti urgensi hilirisasi dan keberpihakan kebijakan terhadap rakyat. Menurutnya, kebijakan di sektor perkebunan harus diterjemahkan menjadi manfaat langsung bagi ketahanan pangan, energi, dan kesejahteraan petani.
“Kita perlu memperkuat hilirisasi perkebunan agar nilai tambah komoditas tetap berada di dalam negeri. Kebijakan yang dirumuskan juga harus berdampak nyata terhadap ketahanan pangan, ketahanan energi, peningkatan kesejahteraan petani, dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar CEP.
Ia menambahkan, sinergi antara kepentingan korporasi dan kepentingan publik menjadi tolok ukur keberhasilan BUMN. Perusahaan perkebunan negara diharapkan hadir sebagai lokomotif yang tidak hanya mengejar profitabilitas, tetapi juga menjamin stabilitas pasokan dan keadilan ekonomi.
RDP ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap kinerja BUMN, khususnya di sektor perkebunan. Komisi VI berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh PT Agrinas Palma Nusantara dan PTPN III.
Implementasi kebijakan yang tepat sasaran diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen komoditas perkebunan yang kompetitif, sekaligus menjamin keberlanjutan dan keadilan bagi para petani. (***)
