Minahasa Selatan, SatuUntukSemua.id — Ruang pengabdian pimpinan daerah kini menembus batas ruang sidang. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Stefanus Lumowa, dijadwalkan mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia pada 15 hingga 19 April 2026.
Kegiatan strategis nasional ini akan dipusatkan di Glamping Akademi Militer Magelang. KPPD bukan forum biasa. Ini adalah kawah candradimuka bagi para ketua DPRD se-Indonesia untuk ditempa dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan.
Keikutsertaan Stefanus Lumowa merupakan tindak lanjut dari surat Gubernur Lemhannas RI Nomor B/648/08/29/19/SET tertanggal 4 Maret 2026, yang diperkuat surat ralat Sestama Lemhannas RI Nomor B/648.a/08/29/SET tertanggal 10 April 2026. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa peserta KPPD adalah Ketua DPRD dan tidak dapat diwakilkan. Penegasan ini menandakan betapa krusialnya posisi pimpinan legislatif dalam arsitektur ketahanan nasional.
Selama lima hari, para peserta akan digembleng melalui materi strategis, diskusi lintas sektor, hingga simulasi kepemimpinan berbasis kondisi riil kebangsaan. Disiplin menjadi kunci. Mulai dari pakaian dinas resmi hingga pakaian dinas lapangan (PDL), seluruh rangkaian dirancang mencerminkan karakter semi-militer dalam pembinaan kepemimpinan nasional.
Bagi Stefanus Lumowa, KPPD bukan sekadar agenda seremonial. Ia memandangnya sebagai momentum memperdalam perspektif kepemimpinan yang adaptif dan menyatukan kepentingan daerah dengan kepentingan nasional. Menurutnya, Ketua DPRD masa kini tidak cukup hanya menguasai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pemimpin legislatif harus mampu membaca arah kebijakan nasional dan menerjemahkannya menjadi kebijakan daerah yang selaras.
Lemhannas hadir sebagai jembatan untuk menyinkronkan visi pusat dan daerah. Di tengah dinamika geopolitik dan tantangan pembangunan, pimpinan daerah dituntut memiliki wawasan kebangsaan yang utuh agar keputusan yang diambil tidak parsial, melainkan menjadi bagian dari gerakan besar menjaga ketahanan nasional.
“Ini bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi forum strategis untuk mengasah kapasitas kepemimpinan daerah. Lemhannas menghadirkan pendekatan komprehensif, mulai dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya hingga pertahanan dan keamanan,” kata Lumowa.
Menurutnya, posisi Ketua DPRD harus memiliki perspektif kebangsaan yang kuat. tidak bisa bekerja secara parsial.
“Apa yang diputuskan di daerah harus selaras dengan kepentingan nasional. Di sinilah pentingnya KPPD sebagai wahana sinkronisasi visi,” tambahnya.
Lanjut Lumowa, Penegasan bahwa peserta tidak boleh diwakilkan adalah pesan kuat. Artinya, tanggung jawab kepemimpinan tidak bisa didelegasikan dalam konteks pembentukan wawasan strategis.
“Ini menyangkut kualitas kepemimpinan itu sendiri. Output dari kegiatan ini harus nyata. Sepulang dari Lemhannas, kami harus mampu menerjemahkan wawasan strategis menjadi kebijakan yang konkret, pro-rakyat, dan berdaya saing tinggi,” tutup Lumowa.
Glamping Akmil Magelang akan menjadi saksi ditempanya para negarawan daerah. Bagi Stefanus Lumowa, KPPD Lemhannas adalah panggilan untuk naik kelas: dari pemimpin daerah menjadi pemimpin berwawasan kebangsaan.
Sepulang dari sana, ujian sesungguhnya dimulai. Wawasan strategis harus turun menjadi kebijakan yang dirasakan rakyat Minahasa Selatan. Sebab kepemimpinan yang kuat tidak diukur dari lamanya kursus, melainkan dari nyatanya kerja untuk daerah dan bangsa. (***)
