Oleh: Iwan Aloisius Moniaga, Presidium Gugus Nusantara, Presidium GMNI 2006-2008, dan Ketua Senat Mahasiswa Fisip Unsrat 2000-2003
SatuUntukSemua.id – Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diajukan 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi membuka babak baru dinamika politik dan ketatanegaraan Indonesia.
Langkah tersebut berkaitan dengan persoalan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai ijazah Gibran Rakabuming Raka. Usulan ini menjadi perhatian karena melibatkan anggota parlemen dari berbagai kekuatan politik, bukan hanya satu fraksi.
Berdasarkan rincian dukungan yang disampaikan, 120 anggota DPR tersebut terdiri dari PKS sebanyak 28 orang, PKB 18 orang, NasDem 19 orang, PDI Perjuangan 14 orang, Gerindra 11 orang, PAN satu orang yakni Sarifuddin Sudding, Demokrat 18 orang, serta Golkar 11 orang.
Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa pengusulan HMP telah melibatkan delapan fraksi dengan latar belakang politik berbeda.
Namun, dukungan 120 anggota DPR tidak serta-merta berarti proses pemakzulan telah disetujui ataupun dapat langsung dilaksanakan.
Dukungan Politik Belum Menentukan Hasil
Secara politik, keterlibatan delapan fraksi menjadi salah satu aspek penting untuk dikaji. Fenomena ini memperlihatkan adanya dukungan lintas fraksi terhadap penggunaan instrumen pengawasan parlemen.
Meski demikian, jumlah pengusul harus dibedakan dari jumlah suara yang diperlukan untuk menyetujui Hak Menyatakan Pendapat dalam rapat paripurna.
Berdasarkan Pasal 191 UU MD3, usulan HMP harus memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir dalam rapat paripurna, dengan syarat kehadiran minimal dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
Artinya, 120 anggota yang mengusulkan HMP merupakan dukungan pada tahap pengajuan, bukan otomatis menjadi keputusan resmi DPR.
Simulasi Dua Pertiga Suara: Berapa Dukungan yang Dibutuhkan?
Jika menggunakan asumsi komposisi DPR periode 2024–2029 sebanyak 580 anggota, simulasi matematis menunjukkan bahwa kuorum minimal rapat paripurna adalah 387 anggota.
Apabila rapat dihadiri tepat 387 anggota, keputusan untuk menyetujui usulan HMP memerlukan sekurang-kurangnya 258 suara.
Dengan demikian, apabila seluruh 120 pengusul hadir dan memberikan suara setuju, masih dibutuhkan sedikitnya 138 suara tambahan dalam skenario kuorum minimal tersebut.
Namun, apabila seluruh 580 anggota DPR hadir, ambang persetujuan dua pertiga menjadi sekurang-kurangnya 387 suara.
Perhitungan ini memperlihatkan bahwa jumlah 120 pengusul belum cukup untuk memastikan lolosnya usulan HMP. Dukungan anggota lainnya tetap menjadi faktor penentu.
Simulasi Berlanjut ke Sidang Paripurna MPR
Apabila DPR menyetujui pendapatnya dan Mahkamah Konstitusi kemudian membenarkan pendapat tersebut, proses dapat diteruskan kepada MPR.
Pada tahapan ini, berlaku ketentuan berbeda sebagaimana diatur dalam Pasal 7B ayat (7) UUD 1945.
Sidang paripurna MPR untuk mengambil keputusan pemberhentian Wakil Presiden harus dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari seluruh anggota MPR dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.
Sebagai simulasi, apabila komposisi MPR berjumlah 732 anggota, terdiri dari 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD, maka:
1. Kuorum kehadiran minimal tiga perempat adalah 549 anggota.
2. Jika tepat 549 anggota hadir, persetujuan minimal dua pertiga adalah 366 suara.
3. Jika seluruh 732 anggota hadir, persetujuan minimal dua pertiga adalah 488 suara.
Dengan demikian, keputusan akhir MPR tidak cukup hanya mengandalkan dukungan politik yang sebelumnya terkumpul di DPR.
Wakil Presiden juga harus diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR sebelum keputusan diambil.
Perlu ditegaskan, istilah Sidang Istimewa sering digunakan dalam percakapan politik, tetapi mekanisme yang secara eksplisit disebut Pasal 7B adalah rapat paripurna MPR.
Ujian Konstitusional: Apakah Persoalan Ijazah Memenuhi Unsur Pemakzulan?
Di luar konfigurasi politik parlemen, persoalan paling mendasar justru terletak pada landasan hukum yang digunakan.
Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dalam konteks ini, persoalan ijazah Gibran perlu diuji secara hukum untuk mengetahui apakah substansi putusan MK dan MA yang dijadikan dasar pengusulan benar-benar berkaitan dengan unsur pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A.
Putusan pengadilan mengenai dokumen pendidikan, persyaratan administrasi pencalonan, dan pemberhentian seorang pejabat negara merupakan persoalan hukum yang tidak otomatis memiliki konsekuensi identik.
Karena itu, isi amar putusan, pertimbangan hukum hakim, serta hubungan antara putusan tersebut dengan persyaratan jabatan Wakil Presiden menjadi bagian penting yang harus diperiksa.
DPR, MK dan MPR Memiliki Peran Berbeda
Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden telah diatur secara khusus dalam Pasal 7B UUD 1945.
Apabila Hak Menyatakan Pendapat disetujui melalui mekanisme DPR, proses tidak serta-merta berakhir dengan pemberhentian Wakil Presiden.
DPR harus terlebih dahulu menyampaikan pendapatnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus. MK wajib menyelesaikan pemeriksaan paling lama 90 hari sejak permintaan diterima.
Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses dapat diteruskan kepada MPR.
Selanjutnya, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usulan tersebut paling lambat 30 hari sejak diterima.
DPR, MK, dan MPR memiliki kewenangan berbeda dalam mekanisme pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden.
Tiga Dimensi yang Menentukan Kelanjutan Usulan
Setidaknya terdapat tiga dimensi yang akan menentukan perkembangan persoalan ini.
Pertama, dimensi politik, yakni sejauh mana dukungan 120 anggota DPR dari delapan fraksi dapat bertahan ketika usulan memasuki pembahasan dan pengambilan keputusan di rapat paripurna.
Kedua, dimensi hukum, yaitu apakah argumentasi yang diajukan benar-benar memenuhi unsur konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.
Ketiga, dimensi kelembagaan, yakni bagaimana DPR menjalankan fungsi pengawasan tanpa mengabaikan kewenangan dan independensi lembaga peradilan.
Perkembangan ini sekaligus menghadirkan pertanyaan mendasar tentang batas antara pengawasan politik parlemen dan mekanisme penegakan konstitusi.
Pada akhirnya, banyaknya anggota DPR yang mendukung pengajuan Hak Menyatakan Pendapat belum dapat dijadikan ukuran bahwa pemakzulan Gibran akan terjadi.
Penentunya bukan semata-mata konfigurasi dukungan politik, melainkan terpenuhinya seluruh persyaratan prosedural dan pembuktian hukum sebagaimana diamanatkan UUD 1945.
Daftar nama anggota DPR RI yang tercatat sebagai pengusul
1. Fraksi PDI Perjuangan (14 orang)
Harris Turino
Bonnie Triyana
I Wayan Sudirta
Andreas Eddy Susetyo
Dede Indra Permana
Sturman Panjaitan
Selly Andriany Gantina
TB Hasanuddin
Sofyan Tan
Ina Ammania
I Nyoman Parta
Mufti Anam
Edi Purwanto
Adian Napitupulu
2. Fraksi Partai Golkar (11 orang)
Ahmad Doli Kurnia
Ahmad Irawan
Robert Joppy Kardinal
Abraham Sridjaja
Umbu Kabunang
Hetifah Sjaifudian
Bambang Patijaya
Andhika Satya W.
Eric Hermawan
Karmila Sari
Atalia Praratya
3. Fraksi Partai Gerindra (11 orang)
Azis Subekti
Longki Djanggola
Rahmawati
Darori Wonodipuro
La Tinro La Tunrung
Endro Hermono
Abdul Wachid
Martin Tumbelaka
Muhammad Husni
Azikin Solthan
Bahtra Banong
4. Fraksi Partai NasDem (19 orang)
Sugeng Suparwoto
Muslim Ayub
Yoyok Riyo
Charles Meikyansah
Syarif Abdullah
Gulam Mahfud Sarom
Fauzi Amro
Habibur Rochman
Ujang Bey
Asep Wahyu
Tonny Tesar
Rajiv
Ananda Tohpati
Arif Rahman
Martin Manurung
Rudianto Lallo
Mori Hanafi
Nabil Husein
Amelia Anggraini
5. Fraksi PKB (18 orang)
Muhammad Khozin
Rico Alviano
Iman Sukri
Abdullah
Rina Sa’adah
Daniel Johan
Imas Aan Ubaidillah
Kaisar Abu Hanifah
Indrajaya
Eva Monalisa
Fauqi Hapidekso
Marwan Ja’far
Usman Husein
Ali Ahmad
Jaelani
Bertu Merlas
Ratna Juwita
Syamsurizal
Gamal Albinsaid
Johan Rosihan
Abdul Hadi
Junaidi Auly
Reni Astuti
Achmad Ru’yat
Abdul Fikri Faqih
Ghufron
Slamet
Rizal Bawazier
Adang Daradjatun
Ahmad Heryawan
Ateng Sutisna
Izzuddin Alqassam Kasuba
Muhammad Haris
Askweni
8. Fraksi Partai Demokrat (18 orang)
Benny K. Harman
Hinca Panjaitan XIII
H.T. Ibrahim
Bambang Purwanto
Anton S. Sukartono
Mulyadi
Andi Muzakkir
Wahyu Sanjaya
M. Lokot Nasution
Nanang Samodra
Marwan Cik Hasan
E. Herman Khaeron
Lucy Kurniasari
Wastam
Achmad
Dede Yusuf
Raja Faisal
Iman Adinugraha
(red)
Catatan: Tulisan ini murni opini dari alam pemikiran penulis bukan mewakili pandangan redaksi.
