JAKARTA, SatuUntukSemua.id – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat tidak terburu-buru berspekulasi mengenai kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya.
Ia menegaskan, bahwa berbagai kemungkinan politik yang belum terjadi, sebaiknya tidak menjadi bahan spekulasi memicu keresahan di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Putri Tercinta Mendiang Almarhum Taufik Kiemas itu ketika menjawab pertanyaan wartawan, Selasa (10/11/2026), saat menggelar konferensi pers seusai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPR mengenai skenario apabila Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memutuskan mengundurkan diri.
Dalam kesempatan itu, Wartawan coba mempertanyakan mekanisme konstitusional yang akan ditempuh DPR apabila pengunduran diri tersebut benar-benar terjadi, termasuk kemungkinan digelarnya sidang istimewa.
Menanggapi pertanyaan yang ada, Ketua DPR RI ini memilih tidak masuk terlalu jauh ke dalam berbagai kemungkinan yang masih bersifat hipotetis.
“Kita jangan berandai-andai. Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang,” ucap Puan.
Dia kembali menekankan, agar publik tidak membuat asumsi terhadap peristiwa yang belum terjadi.
“Jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di Masyarakat,” tegas Puan.
Sinyal Kehati-hatian di Tengah Dinamika Politik Nasional
Pernyataan Puan Maharani menarik perhatian karena menyentuh isu yang berkaitan langsung dengan posisi Wakil Presiden dalam struktur pemerintahan nasional.
Sebagai Ketua DPR RI, Ia merupakan salah satu figur penting dalam lembaga legislatif yang memiliki kewenangan konstitusional dalam proses pemberhentian, maupun pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden sesuai ketentuan UUD 1945.
Secara konstitusional, apabila Wakil Presiden mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan jabatannya, mekanisme pengisian jabatan telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Presiden mengusulkan, dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih dari dua nama yang diusulkan partai politik, atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.
Dengan demikian, isu pengunduran diri Wakil Presiden bukan sekadar persoalan dinamika politik, tetapi juga berkaitan dengan mekanisme ketatanegaraan.
Sikapnya yang meminta publik tetap tenang dapat dibaca sebagai upaya menghindari berkembangnya spekulasi politik, sebelum terdapat keputusan atau peristiwa resmi.
Di tengah dinamika politik nasional, pernyataan itu mengingatkan kita, bahwa setiap persoalan terkait jabatan kenegaraan harus ditempatkan dalam koridor konstitusi, bukan dibangun berdasarkan asumsi.
Hingga pernyataan Puan Maharani disampaikan, pembicaraan mengenai kemungkinan Gibran mengundurkan diri masih berada dalam ranah skenario atau pertanyaan hipotetis, bukan pengumuman resmi pengunduran diri. (red)
