Berdasarkan Ulasan “Gema Merdeka Goeyardi”, Founder sekaligus CEO Astronacci International, dan Vice Advisor Kepala Staf Presiden Era Jenderal TNI (Purn) Moeldoko di bidang Ekonomi
JAKARTA, SatuUntukSemua.id — Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, membuka persoalan serius mengenai keamanan negara, integritas institusi, dan kemungkinan adanya jaringan kepentingan yang bekerja di balik layar kekuasaan.
Persoalan ini semakin menarik setelah muncul pembahasan mengenai dugaan operasi bernilai puluhan triliun rupiah yang dikaitkan dengan upaya melemahkan pemerintahan, membangun opini negatif, hingga menciptakan ketidakstabilan politik nasional.
Dalam video diunggah kanal Astronacci pada 7 November 2026 berjudul “Siapa yang Nyuruh Sadap Presiden??! Ini Skandal Rp50 Triliun”, Gema Merdeka Goeyardi mengemukakan sejumlah klaim mengenai kemungkinan adanya operasi politik yang lebih luas daripada sekadar tindakan penyadapan.
Ia menyebut angka Rp25 triliun sebagai dugaan uang muka dan Rp50–60 triliun sebagai perkiraan keseluruhan anggaran operasi, lalu
mengemukakan dugaan keterlibatan jaringan koruptor, oligarki, kepentingan komoditas, serta aktor politik.
Angka-angka itu dan dugaan jaringan yang disebutkan merupakan pernyataan narasumber dalam video, bukan fakta keuangan yang telah dikonfirmasi penyidik atau dibuktikan melalui dokumen transaksi.
Terlepas dari kontroversi tersebut, terdapat satu persoalan yang memang telah menjadi perkara hukum, yaitu Bareskrim Polri mengumumkan penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya.
Di sinilah pembahasan menjadi penting. Apakah perkara ini hanya menyangkut penyalahgunaan fasilitas penyadapan oleh oknum aparat, atau terdapat kemungkinan jaringan kepentingan yang lebih luas di belakangnya?
1. Penyadapan Presiden: Ketika Sistem Keamanan Negara Dipertanyakan
Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menjelaskan bahwa dugaan penyadapan berlangsung sejak 2025 hingga Oktober 2026.
Modus yang diungkap adalah memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi dan tanpa keterkaitan dengan proses penegakan hukum.
Sasaran yang disebut tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha.
Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Dalam proses penyidikan awal, polisi memeriksa 10 saksi dan tiga ahli serta menyita 11 telepon seluler, satu iPad, dan empat flashdisk.
Fakta tersebut memperlihatkan bahwa perkara yang sedang ditangani bukan sekadar isu yang berkembang di media sosial. Ada proses penyidikan pidana dan barang bukti elektronik yang telah diumumkan secara resmi oleh kepolisian.
Namun, status tersangka tetap harus dibedakan dari putusan bersalah pengadilan.
2. Empat Tersangka dan Rantai Persetujuan Operasional
Perkembangan berikutnya terjadi pada 5 November 2026. Bareskrim menetapkan satu tersangka tambahan berinisial SU, sehingga jumlah tersangka menjadi empat orang.
Keempatnya adalah:
1. Listyo Sigit Prabowo (LSP).
2. Ahrie Sonta (AS).
3. Eko Hadi Santoso (EH).
4. Slamet Uliandi (SU).
Hal yang menarik adalah keterangan penyidik mengenai posisi SU.
Menurut Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto, SU berperan memberikan persetujuan operasional penyadapan.
Lalu, Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso disebut harus memperoleh izin darinya untuk melakukan provisioning atau penyadapan.
Bahkan, menurut keterangan penyidik, pada awal Oktober 2026 Ahrie Sonta meminta persetujuan SU untuk menghapus file hasil penyadapan dan permintaan tersebut disetujui.
Informasi ini menjadi penting karena membuka gambaran mengenai mekanisme persetujuan dan rantai tanggung jawab dalam penggunaan sistem penyadapan.
Dengan demikian, penyidikan tidak hanya perlu menjelaskan siapa yang menjalankan operasi teknis, tetapi juga siapa yang memberikan persetujuan, siapa yang menentukan target, dan siapa yang menerima hasilnya.
Sumber: ANTARA, 5 November 2026.
3. Angka Rp50 Triliun: Benarkah Ada Operasi Politik dengan Anggaran Sebesar Itu?
Bagian paling kontroversial dari video Gema Goeyardi adalah klaim mengenai anggaran operasi yang mencapai Rp50–60 triliun.
Dalam pemaparannya, ia menyebut dugaan uang muka sebesar Rp25 triliun.
Jika klaim ini benar, persoalannya tentu jauh melampaui penyadapan ilegal biasa. Nilai sebesar itu akan menuntut penjelasan mengenai sumber pendanaan, mekanisme transaksi, penerima dana, serta tujuan penggunaannya.
Namun, ada persoalan mendasar yang harus dijawab terlebih dahulu.
Dari mana angka tersebut berasal?
Apakah ada dokumen transaksi perbankan? Apakah terdapat catatan aliran dana? Apakah ada laporan intelijen keuangan? Apakah ada perusahaan atau pihak tertentu yang teridentifikasi sebagai sumber pembiayaan?
Sampai dengan sumber-sumber yang berhasil ditelusuri dalam pembahasan ini, belum ditemukan dokumen resmi penyidik, hasil audit, atau bukti transaksi yang mengonfirmasi angka Rp50–60 triliun tersebut.
Karena itu, angka tersebut harus ditempatkan sebagai klaim narasumber yang masih memerlukan pembuktian.
Dalam investigasi jurnalistik, besarnya angka tidak boleh menggantikan kekuatan bukti.
Justru semakin besar nilai yang disebutkan, semakin tinggi standar pembuktian yang harus dipenuhi.
4. Perang Informasi: Penyadapan Bisa Menjadi Awal, Bukan Akhir Operasi
Salah satu aspek yang menarik dari analisis dalam video adalah kemungkinan hubungan antara penyadapan, propaganda, disinformasi, dan pembentukan opini publik.
Dalam teori keamanan nasional, informasi merupakan salah satu sumber kekuasaan.
Informasi yang diperoleh secara ilegal dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, mulai dari pemetaan hubungan politik, pembacaan strategi pemerintahan, hingga memperoleh bahan untuk menekan seseorang.
Namun, perlu dibedakan antara kemampuan teknis penyadapan dan penggunaan hasil penyadapan.
Penyadapan menghasilkan informasi. Informasi tersebut kemudian dapat disimpan, dianalisis, disebarkan, atau disalahgunakan.
Karena itu, penyidikan seharusnya tidak berhenti pada siapa yang memasukkan nomor telepon ke dalam sistem LIMS.
Penyidik juga perlu menjawab:
– Siapa yang mengakses hasil penyadapan?
– Apakah hasil sadapan disalin ke perangkat lain?
– Apakah ada pihak di luar institusi yang menerima informasi?
– Apakah informasi tersebut digunakan untuk kepentingan politik atau ekonomi?
– Apakah terdapat hubungan antara hasil penyadapan dengan kampanye disinformasi?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk mengetahui apakah terdapat jaringan distribusi informasi di luar pelaksanaan teknis penyadapan.
5. Empat Kelompok yang Disebut dalam Analisis Gema Merdeka Goeyardi
Dalam video tersebut, Gema mengemukakan dugaan adanya empat kelompok kepentingan yang mungkin berhubungan dengan operasi yang ia gambarkan.
Pertama, jaringan koruptor yang diduga memiliki kepentingan terhadap proses hukum dan kebijakan pemerintahan.
Kedua, kelompok oligarki lokal maupun asing yang memiliki kepentingan ekonomi di sektor komoditas dan sumber daya alam.
Ketiga, kepentingan elite global yang menurut narasumber dapat berkaitan dengan persaingan ekonomi dan geopolitik.
Keempat, aktor politik yang memiliki kepentingan terhadap perubahan konfigurasi kekuasaan nasional.
Keempat kategori itu merupakan konstruksi analisis narasumber, bukan kelompok yang telah dibuktikan terlibat dalam perkara penyadapan.
Meski demikian, kategori-kategori itu dapat dijadikan pintu masuk pertanyaan investigatif.
Misalnya, apakah terdapat pihak yang memiliki kepentingan ekonomi terhadap kebijakan pemerintah? Apakah ada kelompok yang merasa dirugikan oleh keputusan strategis negara? Apakah hasil penyadapan pernah digunakan untuk memengaruhi keputusan politik?
Jawabannya harus dicari melalui bukti, bukan asumsi.
6. Siapa yang Diuntungkan Jika Presiden Mengalami Pelemahan Politik?
Dalam setiap konflik kekuasaan, salah satu pertanyaan klasik dalam investigasi adalah cui bono? atau siapa yang memperoleh keuntungan?
Pertanyaan ini tidak otomatis menunjukkan siapa pelakunya, tetapi membantu mengidentifikasi kemungkinan motif.
Dalam konteks perkara ini, beberapa kepentingan yang layak ditelusuri antara lain:
Kepentingan politik. Apakah terdapat pihak yang ingin mengubah konfigurasi kekuasaan atau mempercepat pergantian kepemimpinan?
Kepentingan ekonomi. Apakah ada pihak yang merasa terganggu oleh kebijakan pemerintah di bidang sumber daya alam, investasi, atau pemberantasan korupsi?
Kepentingan institusional. Apakah ada konflik internal, persaingan kewenangan, atau penyalahgunaan fasilitas di dalam institusi negara?
Kepentingan informasi. Apakah komunikasi pejabat negara dikumpulkan untuk memperoleh keuntungan strategis?
Keempat kemungkinan tersebut harus diuji secara terpisah. Tidak boleh langsung disimpulkan bahwa satu kepentingan tertentu merupakan dalang penyadapan.
7. Isu Makar dan Pergantian Kekuasaan: Jangan Melompat dari Dugaan ke Kesimpulan
Dalam video tersebut juga muncul narasi mengenai kemungkinan adanya skenario untuk mengguncang pemerintahan dan menyiapkan figur pengganti presiden.
Ini merupakan tuduhan yang sangat serius.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pergantian presiden memiliki mekanisme konstitusional yang jelas. Setiap dugaan tindakan untuk menggulingkan pemerintahan secara melawan hukum harus dibuktikan melalui unsur tindak pidana dan alat bukti yang sah.
Tidak setiap tindakan penyadapan otomatis merupakan makar.
Tidak setiap konflik elite merupakan upaya kudeta.
Tidak setiap kritik terhadap pemerintah merupakan operasi politik.
Karena itu, istilah makar harus digunakan secara hati-hati dan berdasarkan fakta hukum.
Jika memang terdapat operasi yang bertujuan mengganggu stabilitas negara, penyidik harus membuktikan hubungan antara pelaku, tindakan, tujuan, dan perencanaan yang diduga dilakukan.
8. Audit Forensik LIMS: Kunci Membongkar Perkara
Salah satu langkah paling penting dalam mengungkap perkara ini adalah audit forensik menyeluruh terhadap sistem LIMS.
Audit tersebut seharusnya menjawab beberapa persoalan mendasar:
1. Siapa saja yang memiliki akun dan hak akses?
2. Siapa yang memasukkan nomor telepon ke dalam sistem?
3. Kapan setiap nomor mulai dipantau?
4. Siapa yang memberikan persetujuan operasional?
5. Di mana hasil penyadapan disimpan?
6. Siapa yang mengunduh atau memindahkan data?
7. Siapa yang memerintahkan penghapusan file?
8. Apakah salinan data masih tersimpan di server atau perangkat lain?
Catatan aktivitas sistem, rekaman akses, komunikasi internal, dan bukti transaksi dapat membantu penyidik merekonstruksi rantai tindakan.
Yang paling penting adalah memastikan bukti elektronik tetap terjaga integritasnya sehingga dapat diuji secara independen dalam proses hukum.
9. Negara Tidak Boleh Hanya Menemukan Operator, tetapi Harus Menemukan Seluruh Rantai Tanggung Jawab
Kasus ini menghadirkan ujian bagi institusi penegak hukum.
Jika penyidikan hanya berhenti pada orang yang mengoperasikan sistem, sementara pemberi perintah, pihak yang menyetujui, penerima informasi, dan pengguna hasil sadapan tidak ditelusuri, maka publik belum memperoleh gambaran lengkap mengenai perkara tersebut.
Karena itu, transparansi penyidikan menjadi sangat penting.
Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu menjelaskan perkembangan perkara berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat berhak mengetahui apakah terdapat penyalahgunaan fasilitas negara, apakah komunikasi Presiden benar-benar menjadi target, dan apakah informasi sensitif negara pernah jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang.
Lebih jauh, negara juga harus memastikan bahwa fasilitas penyadapan tidak berubah menjadi instrumen pengawasan politik terhadap warga negara dan pejabat publik.
SIAPA SEBENARNYA YANG BERMAIN DI BALIK LAYAR?
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa.
Di dalamnya terdapat persoalan serius mengenai keamanan komunikasi kepala negara, penyalahgunaan kewenangan, integritas institusi, serta kemungkinan distribusi informasi sensitif kepada pihak yang tidak berwenang.
Video Gema Merdeka Goeyardi memperluas perdebatan dengan mengemukakan klaim mengenai dugaan operasi bernilai Rp50–60 triliun, jaringan kepentingan ekonomi-politik, dan kemungkinan skenario pelemahan pemerintahan.
Namun, klaim mengenai anggaran puluhan triliun, kelompok pendana, dan rencana pergantian kekuasaan masih memerlukan pembuktian tersendiri.
Fakta yang telah diumumkan kepolisian adalah adanya penyidikan dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta penetapan empat tersangka per 5 November 2026.
Sementara itu, pertanyaan mengenai siapa aktor intelektual di luar rantai operasional, siapa penerima hasil sadapan, dan apakah terdapat aliran dana dalam jumlah besar masih membutuhkan jawaban berbasis bukti.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang menyadap Presiden.
Persoalan yang jauh lebih besar adalah apakah ada pihak yang menggunakan fasilitas negara untuk membangun kekuasaan di luar mekanisme hukum dan demokrasi.
Sebab, ketika komunikasi seorang kepala negara saja diduga dapat ditembus secara ilegal, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya privasi seorang presiden, melainkan juga keamanan informasi, kedaulatan, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Dan pertanyaan yang harus dijawab penyidik tetap sama, yakni Siapa yang memerintahkan, Siapa yang membiayai, Siapa yang menerima hasil sadapan, serta untuk kepentingan siapa operasi itu dilakukan? (Deon Wonggo)
