Gibran Bakal Maju ke PTUN dan Ajukan PK terhadap MA
JAKARTA, SatuUntukSemua.id – Presiden Prabowo Subianto ternyata disebut memberikan arahan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, agar tetap menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Keputusan MA dalam menghadapi polemik terkait administrasi pendidikannya.
Arahan itu disampaikan setelah Wapres Gibran bertemu dengan Presiden Prabowo, Selasa (10/11/2026).
“Tadi pagi, Saya bertemu dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden ini sudah seperti Ayah Saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” ungkap Orang Nomor 2 negeri ini, di Kompleks Istana Negara.
Selain menempuh jalur hukum, Gibran juga diarahkan untuk mempersiapkan seluruh dokumen administrasi pendidikan secara lengkap, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Strata Satu (S1).
Secara eksplisit, Polemik mengenai riwayat pendidikan Gibran yang terus menjadi perbincangan publik.
Mantan Walikota Solo, Jawa Tengah ini menyampaikan, Pesan Prabowo kepadanya agar dirinya tetap Fight di PTUN lalu ajukan PK ke MA.
Penempuhan jalur PTUN dan PK atas Putusan MA, dinilai menjadi langkah penting untuk memberikan ruang penyelesaian melalui mekanisme hukum, bukan sekadar melalui perdebatan atau pernyataan di ruang publik.
“Dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1, dan juga berkoordinasi dengan dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” beber Suami tercinta Selvi Ananda itu kepada awak media.
Di sisi lain, kelengkapan dokumen pendidikan menjadi aspek penting untuk memberikan penjelasan administratif secara menyeluruh.
Dokumen dari setiap jenjang pendidikan diperlukan, agar riwayat pendidikan yang dipersoalkan dapat diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.
Arahan untuk tetap mengikuti prosedur hukum sejatinya adalah menempatkan persoalan ini dalam kerangka penyelesaian konstitusional dan administrasi pemerintahan.
Dengan demikian, fokus utama polemik ini bukan hanya pada perdebatan politik mengenai sosok Gibran, melainkan pada bagaimana persoalan administrasi pendidikan itu dapat dijelaskan dan diuji melalui mekanisme hukum.
Publik kini menantikan perkembangan proses hukum di PTUN, serta keterbukaan dokumen pendidikan yang diharapkan dapat memberikan kejelasan atas polemik terus menerus menyerang Gibran selalu Wakil Presiden. (Deon Wonggo)
