MANADO- SatuUntukSemua.id – Kebijakan yang melarang penumpang membawa barang sendiri ke atas kapal dan mewajibkan menggunakan jasa buruh bagasi di Pelabuhan Manado menuai keluhan dari masyarakat kepulauan.
Keluhan tersebut mencuat di media sosial setelah diunggah oleh akun Lembaga Independen. Dalam unggahan itu, warga menyampaikan kekecewaannya terhadap kebijakan yang dinilai memberatkan masyarakat Nusa Utara.
“ini dank Tu kepala Pelindo Manado yg bekeng susah Orang Kepulauan..Bukan Main ngna Ibu sonda dpe Hati sama sx doeh. jgn bkng Kacau trng orang Kepuluan mopigi brngkt deng ngna p aturan yg nda maso Akal,”
Unggahan itu turut disertai tagar #NusautaraBersatu dan mendapat banyak tanggapan dari warga Sangihe, Talaud, dan Sitaro.
Mayoritas warga kepulauan mengaku keberatan karena faktor biaya. Bagi mereka, Pelabuhan Manado merupakan akses utama untuk mobilitas dan distribusi kebutuhan pokok, termasuk hasil bumi dan perikanan.
Selama ini, banyak penumpang yang memilih membawa sendiri barang bawaannya karena keterbatasan ekonomi. Dengan adanya kewajiban melalui buruh bagasi, mereka harus menambah pengeluaran.
“Kalau semua barang harus lewat buruh, berarti harus bayar lagi. Torang kalau berangkat dari pulau uangnya pas-pasan. Tidak semua orang punya uang untuk bayar buruh,” ujar seorang penumpang asal Sangihe.
Warga menegaskan tidak menolak keberadaan buruh bagasi. Peran buruh dinilai penting untuk membantu penumpang, terutama untuk barang berukuran besar dan berat.
Namun, mereka meminta agar tidak ada pelarangan total bagi penumpang yang masih mampu membawa barangnya sendiri, khususnya bawaan ringan.
Masyarakat berharap Pelindo Manado dapat membuka ruang dialog dengan perwakilan warga kepulauan, buruh, dan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik. Salah satunya dengan membuat batasan berat barang yang boleh dibawa mandiri dan menerapkan tarif resmi yang transparan untuk jasa buruh.
Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Pelindo Manado terkait tujuan dan dasar kebijakan tersebut. Warga berharap ada penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat kepulauan. (***)
