Imanuel Kaloh
MINAHASA,
Upaya memperkuat pemahaman dan penerapan budaya Hak Asasi Manusia (HAM) terus didorong di Sulawesi Utara.
Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat membangun sinergi agar prinsip-prinsip HAM semakin hadir dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut menjadi bagian dari kegiatan Sinergi Bersama dalam Membangun Budaya HAM di Provinsi Sulawesi Utara, yang digelar di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kamis (10/09/26).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) RI Mugiyanto, M.AP., Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey,
Dalam kesempatan itu, Wamen HAM Mugiyanto mengatakan pentingnya penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam memahami dan menjalankan prinsip-prinsip HAM.
“Pemerintah sangat penting karena mereka termasuk pelaksana, tetapi juga perlu diberikan pemahaman tentang hak asasi manusia,” ujarnya.
Menurut Mugiyanto, kampus dapat menjadi salah satu ruang untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai HAM.
“Ini salah satu kunci keberhasilan program-program HAM adalah dengan membuka ruang-ruang yang biasanya kita di pemerintahan punya keterbatasan kapasitas,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Minahasa Robby Dondokambey mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan pemahaman mengenai HAM bagi pemerintah daerah.
Ia menyebut, di Kabupaten Minahasa sejumlah program terkait perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat telah berjalan melalui perangkat daerah terkait.
“Jadi kita diundang untuk mengikuti. Ini sama saja sosialisasi, ini penguatan. Tapi kan di kabupaten sudah kita laksanakan,” kata RD.
Ia menjelaskan, Pemkab Minahasa telah memiliki perangkat daerah yang menangani perlindungan perempuan dan anak.
Karena itu, kegiatan tersebut dinilai menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan program yang sudah berjalan.
“Ada Dinas PPA, perlindungan perempuan, perlindungan anak, semua sudah kita laksanakan. Jadi ini tinggal penguatan,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam membangun budaya HAM, sekaligus mendorong pelayanan publik yang lebih inklusif, transparan dan menghormati hak setiap warga. (Adv)
