KALBAR, SatuUntukSemua.id — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (15/7/2026). Rombongan diterima di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, untuk menyerap langsung aspirasi dan persoalan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Anggota Banggar DPR RI, Dr. (HC) Christiany Eugenia Paruntu, SE., S.Th., MA atau akrab disapa CEP, turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut.
CEP menjelaskan, kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi daerah, terutama berbagai persoalan yang memengaruhi pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Barat.
“Kami datang untuk mendengar langsung dari pemerintah daerah dan masyarakat. Apa saja tantangan pembangunan di Kalbar, termasuk soal transfer ke daerah, infrastruktur, dan pelayanan dasar. Semua masukan ini penting bagi kami di Banggar,” ujar CEP.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis disampaikan Pemprov Kalbar kepada Banggar DPR RI. Salah satu yang menjadi perhatian adalah terkait alokasi dan efektivitas Dana Transfer ke Daerah.
CEP menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan dari daerah akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027.
“Masukan dari daerah seperti Kalbar ini akan kami bawa ke pembahasan APBN 2027. Kami ingin memastikan bahwa anggaran negara benar-benar menjawab kebutuhan riil di daerah dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas CEP.
Ia juga menambahkan, fungsi pengawasan dan penganggaran DPR harus terus dijaga agar kebijakan fiskal pusat dapat dirasakan manfaatnya hingga ke daerah perbatasan dan wilayah tertinggal.
“Kalbar adalah wilayah strategis, berbatasan langsung dengan negara tetangga. Karena itu pembangunan di sini harus didukung dengan anggaran yang memadai dan kebijakan yang berpihak,” tutupnya.
Kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Kalbar ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan anggaran yang adil, berkeadilan, dan berdampak langsung bagi masyarakat. (***)
