Oleh: Jufri Pilomonu
Manado, SatuUntukSemua.id – Musyawarah Wilayah (Muswil) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Sulawesi Utara, menampilkan dinamika demokrasi internal yang khas pada organisasi massa berskala besar. Tulisan ini menganalisis peta dukungan dua kandidat berdasarkan sebaran wilayah DPD dan DPK, kemudian mengkritisinya melalui perspektif tata kelola organisasi.
Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan kuantitatif dalam basis teritorial, legitimasi kepemimpinan dalam organisasi modern ditentukan oleh konstitusi, bukan oleh luas wilayah administratif. Karena itu, keputusan DPP BKPRMI diharapkan berpijak pada kebenaran konstitusional, objektivitas prosedural, dan pemeliharaan kohesi organisasi.
1. Pendahuluan:
Dinamika Musyawarah Wilayah BKPRMI Sulawesi Utara mencerminkan mekanisme kerja demokrasi organisasi. Perbedaan pandangan, kontestasi kepemimpinan, dan perdebatan mengenai mekanisme kemenangan merupakan fenomena wajar pada organisasi dengan basis kader yang luas dan tersebar secara geografis. Tulisan ini bertujuan memetakan dukungan secara kuantitatif dan menafsirkannya secara normatif sesuai prinsip konstitusionalitas organisasi.
2. Pemetaan Dukungan Kuantitatif:
Berdasarkan data yang berkembang selama pelaksanaan Muswil, teridentifikasi dua poros utama:
2.1 Poros Pertama: Sulhan Manggabarani, S.E., S.H., M.H.
Memperoleh dukungan dari 8 DPD Kabupaten/Kota: Manado, Bitung, Minahasa, Minahasa Utara, Kotamobagu, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, dan Kepulauan Talaud. Dengan perhitungan jumlah Dewan Pengurus Kecamatan DPK pada wilayah administratif DPD tersebut, totalnya mencapai sekitar 99 kecamatan.
2.2 Poros Kedua: Donal Pakuku
Memperoleh dukungan dari 7 DPD Kabupaten/Kota: Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Tomohon, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, dan Kepulauan Sitaro, dengan total sekitar 72 kecamatan.
2.3 Analisis Statistik Sederhana
Dari total 171 kecamatan yang menjadi basis kedua kelompok, proporsinya adalah:
– Sulhan Manggabarani: 99 kecamatan, setara 57,89%
– Donal Pakuku: 72 kecamatan, setara 42,11%
Terdapat selisih 27 kecamatan atau 15,78% antara kedua kubu. Secara teritorial, dukungan terhadap Sulhan Manggabarani lebih besar jika indikator yang digunakan adalah jumlah kecamatan di bawah DPD pendukung.
3. Pembahasan: Validitas Kuantitas vs Legitimasi Konstitusional
Data kuantitatif tersebut perlu dibaca secara hati-hati. Dalam teori organisasi modern, legitimasi kepemimpinan tidak ditentukan oleh luas wilayah administratif, jumlah penduduk, atau banyaknya kecamatan. Legitimasi ditentukan oleh kepatuhan terhadap konstitusi organisasi, yaitu Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi.
Analogi dapat ditarik dari sistem pemilihan umum. Yang dihitung bukan luas wilayah pendukung, melainkan jumlah suara sah sesuai ketentuan hukum. Demikian pula dalam organisasi, penentu kemenangan adalah jumlah pemilik hak suara yang sah menurut AD/ART dan tata tertib persidangan, bukan agregasi wilayah administratif. Dengan demikian, data 99 kecamatan versus 72 kecamatan lebih tepat dipahami sebagai indikator penetrasi sosial dan kekuatan kaderisasi, bukan sebagai penentu otomatis kemenangan.
4. Rekomendasi bagi DPP BKPRMI dalam Situasi Deadlock
Dalam konteks Muswil yang belum menghasilkan keputusan final, DPP BKPRMI sebagai otoritas tertinggi organisasi perlu berpegang pada prinsip-prinsip berikut:
4.1 Kepatuhan pada Konstitusi Organisasi
DPP wajib netral terhadap figur, mayoritas, maupun minoritas. Satu-satunya keberpihakan yang sah adalah kepada AD/ART, Peraturan Organisasi, dan tata tertib yang berlaku. Keputusan yang didasarkan pada kedekatan personal atau tekanan politik akan melemahkan legitimasi organisasi dalam jangka panjang.
4.2 Pemisahan Fakta Hukum dan Persepsi Politik
Konflik organisasi sering muncul akibat pencampuran antara fakta dan persepsi. Fakta adalah norma tertulis dalam aturan organisasi. Persepsi adalah interpretasi subjektif masing-masing kubu. Tugas DPP adalah menegakkan fakta hukum yang dapat diverifikasi secara objektif, bukan mengakomodasi seluruh persepsi.
4.3 Audit Proses Secara Menyeluruh dan Proporsional
Setiap keberatan terkait verifikasi peserta, keabsahan hak suara, mekanisme pemungutan suara, penafsiran syarat kemenangan, dan tata tertib persidangan harus diperiksa secara menyeluruh. Tidak boleh ada keberatan yang diabaikan hanya karena dianggap menguntungkan salah satu pihak.
4.4 Prioritas pada Persatuan Organisasi
BKPRMI merupakan wadah kaderisasi dan pembinaan generasi muda Islam. Keputusan akhir harus menghasilkan kepastian hukum sekaligus menjaga kohesi. Keputusan yang benar secara hukum tetapi mengabaikan rekonsiliasi akan meninggalkan luka organisasi. Sebaliknya, rekonsiliasi tanpa dasar hukum kuat akan menciptakan preseden buruk.
5. Penutup
Peta dukungan yang menunjukkan 57,89% basis kecamatan untuk Sulhan Manggabarani dan 42,11% untuk Donal Pakuku mengindikasikan bahwa kontestasi berlangsung kompetitif dan tidak didominasi satu pihak. Dua kekuatan besar yang relatif berimbang ini mencerminkan vitalitas organisasi.
Namun, dalam perspektif tata kelola yang sehat, kemenangan tidak boleh ditentukan oleh persepsi kekuatan wilayah semata. Penentu utama haruslah aturan organisasi yang berlaku. Harapan seluruh kader BKPRMI Sulawesi Utara adalah agar DPP BKPRMI mengambil keputusan yang berpijak pada kebenaran konstitusional, objektivitas organisasi, dan persatuan kader. Pada akhirnya, yang harus dimenangkan bukan figur tertentu, melainkan marwah BKPRMI itu sendiri. (***)
