SatuUntukSemua.id – Bank Indonesia bersama Pemkab Sangihe menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Tahuna pada Jumat, 30/01/26. Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi wadah sinergi untuk menjaga kestabilan harga pangan serta mempercepat transformasi digitalisasi transaksi di lingkungan pemerintah daerah.
Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, saat memimpin kegiatan tersebut menekankan pentingnya kolaborasi lintas institusi dengan tata kelola yang responsif. Ia menyatakan bahwa stabilitas harga kebutuhan pokok dan kelancaran distribusi pangan menjadi prasyarat utama dalam menjaga daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
”Digitalisasi bukan hanya sekedar teknologi, tetapi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara inovatif. Harapannya melalui kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi dan kesepakatan yang strategis, terukur dan berkelanjutan untuk menjawab tantangan di wilayah kepulauan serta berpihak pada masyarakat Kepulauan Sangihe,” ujar Michael Thungari dalam sambutannya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Joko Supratikto, memaparkan sejumlah isu strategis terkait kondisi geografis Sangihe. Menurutnya, keterbatasan aksesibilitas transportasi baik udara maupun laut sangat mempengaruhi fluktuasi harga pada komoditas strategis seperti cabai rawit dan bawang merah.
”Oleh karena itu, diperlukan penguatan ketahanan pangan melalui Kerja sama Antar Daerah (KAD), Gerakan Pangan Murah (GPM), dan peningkatan kelancaran distribusi melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) serta pengembangan infrastruktur logistik,” jelas Joko Supratikto.
Joko juga memuji kinerja TP2DD Sangihe yang berhasil mempertahankan predikat “Digital” dalam penilaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) semester I-2025.
Ia mengungkapkan kebanggaannya atas peningkatan peringkat Sangihe pada Championship TP2DD yang sangat signifikan, dari peringkat 40 di tahun 2024 melonjak ke peringkat 17 di tahun 2025.
Menanggapi paparan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Melanchton Herry Wolf, menegaskan bahwa tingkat kemiskinan menjadi fokus bersama di Sulawesi Utara karena erat kaitannya dengan dinamika ekonomi dan inflasi.
Terkait digitalisasi, ia menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah telah menyiapkan dua pilot project sebagai langkah awal implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
”Ke depan, diharapkan dukungan dari BSG dapat segera terealisasi agar inisiatif tersebut dapat diperluas dan diikuti oleh perangkat daerah lainnya,” tutur Melanchton.
Dalam forum ini juga, Joko Supratikto menambahkan bahwa penguatan akses internasional melalui kebijakan direct call, khususnya dengan Tiongkok, dinilai sangat strategis bagi Sulawesi Utara. Hal ini diyakini dapat meningkatkan potensi Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai pemasok utama komoditas perkebunan seperti kelapa. Ia juga kembali menekankan perlunya mendorong penetrasi QRIS pada layanan publik guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menaikkan pajak atau retribusi daerah.
