Sulut, SatuUntukSemua.ID – Anggota Komisi XII DPR RI Christiany Eugenia Paruntu (CEP), menekankan agar masyarakat Sulawesi Utara (Sulut) lebih waspada dengan ajakan kerja di luar negeri.
Hal ini disampaikannya, setelah banyaknya warga Sulut yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja.
“Jangan mudah percaya dengan tawaran kerja yang menjanjikan gaji puluhan juta tanpa kejelasan. Banyak warga Sulut yang menjadi korban TTPO di Kamboja,” ajak CEP.
Dirinya mengimbau masyarakat Kabupat Sulut, untuk tidak tergiur tawaran kerja ke Kamboja karena banyaknya kasus penipuan dan eksploitasi pekerja migran ilegal. Imbauan ini didorong oleh kasus-kasus di mana WNI disekap, paspor ditahan, dan diiming-imingi gaji besar yang ternyata tidak terwujud.
“Sudah banyak WNI yang menjadi korban penipuan sampai kekerasan di Kamboja. Bahkan beberapa WNI diantaranya adalah orang Sulut. Awalnya diiming-imingi dengan gaji besar, namun ujung-ujungnya penipuan. Makanya saya menghimbau agar tidak mudah tergiur,” kata CEP.
Menurut CEP, para pekerja asal Sulut yang bekerja di Kamboja, ditempatkan bekerja di perusahaan-perusahaan judi online dan bekerja sebagai Scammer.
“Kamboja kerap menjadi lokasi aktivitas ilegal seperti judi online. Oleh karena itu, jika ada yang merekrut warga untuk bekerja di sana, dapat dipastikan tindakan tersebut ilegal,” tambah CEP.
Selain itu, CEP menegaskan bahwa hingga saat ini Indonesia belum memiliki perjanjian resmi terkait penempatan tenaga kerja dengan negara tersebut.
Ia mengimbau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri untuk menggunakan jalur resmi yang telah disediakan pemerintah. Jalur resmi ini melibatkan program G to G (Government to Government) dan perusahaan P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) yang memiliki izin resmi.
“Jangan mengambil risiko bekerja tanpa dokumen resmi. Pastikan semua proses dilakukan sesuai dengan aturan pemerintah demi keamanan dan kesejahteraan,” tegasnya.
Dengan imbauan ini, CEP berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya kewaspadaan terhadap tawaran kerja ke luar negeri, khususnya yang tidak melalui jalur resmi. (***)
