satuuntuksemua.id – Dinasti politik kembali jadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini pun mendapat atensi dari Pengamat Politik Sulawesi Utara (Sulut) Josef Kairupan.
Kepada media, Josef mengatakan di Indonesia pada umumnya memiliki sistem kepemimpinan kesukuan, maka sistem politik dinasti bukan lagi suatu hal yang baru.
“Sejarah Indonesia meninggalkan sistem dinasti pada kelompok ataupun golongan tertentu,” kata Kairupan, Selasa (24/10/2023).
“Dimana, suku-suku di Indonesia memiliki sistem kepemimpinan dinasti,” tambahnya.
Dosen di Fisip Unsrat Manado ini pun menjelaskan, pucuk pimpinan akan dimiliki ataupun ditempati berdasarkan garis keturunan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis.
Tetapi, katanya dalam negara yang bentuk pemerintahan republik dimana pemimpinnya dipilih oleh rakyat, dinasti politik menjadi suatu hal yang dianggap keliru bagi sebagian besar masyarakat.
“Karena Negara ini bukan hanya milik dari satu keluarga tertentu,” ujar Kairupan.
Menurutnya, sejak proklamasi kemerdekaan dan berdirinya NKRI, politik dinasti bukan pertama yang ditemui dari pemerintahan soekarno hingga SBY.
“Yang paling menonjol di saat pemerintahan era Soeharto, dan SBY,” ungkapnya.
Dikatakannya lagi, kecenderungan seseorang yang berkuasa untuk mempertahankan kekuasaan yang dilanjutkan kepada keluarga baik istri, suami, anak dan family lainnya sudah menjadi seakan-akan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang sedang berkuasa.
“Tidak terkecuali di Sulawesi Utara, hal itupun terjadi,” bebernya.
Tetapi kerabat, keluarga, saudara dari orang yang sedang berkuasa sampai lolos terpilih melalui suatu proses pemilihan, dikatakan Josef, jika memang publik tidak mau politik dinasti, jangan dipilih calon yang menjadi saudara, family dari orang yang sedang berkuasa.
“Justru pada kenyataannya yang terpilih adalah mereka yang dianggap sebagai dinasti, ini satu hal yang aneh tapi nyata,” tukasnya.
Kairupan berpendapat, begitu pula dengan Jokowi, logika sederhananya, jika dikatakan Dinasti memang demikian, tetapi Gibran dan Boby Nasution (mantunya Jokowi) terpilih menjadi Wali Kota melalui proses demokrasi.
“Artinya rakyat yang memilih mereka sehingga mereka sah terpilih sebagai Wali Kota,” terangnya.
Menurut Kairupan, salahkan rakyat yang memilih mereka.
“Seandainya juga dikatakan kenapa diloloskan sebagai calon, seharusnya jangan dipilih,” jelasnya.
“Kedaulatan ada ditangan rakyat yang memilih pemimpin,” kuncinya.
