(Imanuel Kaloh/SATUUNTUKSEMUA.ID)
BOLTIM– Sosialisasi digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondouw Timur (Boltim) baru-baru ini.
Kegiatan ini fokus pada pengawasan pencalonan Presiden, Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Sosialisasi ini lebih membahas terkait pengawasan pemilu 2024,” kata Anggota Bawaslu Boltim, Trisno Mais, SAP., M.Si.
Menurutnya, dalam konteks pencegahan dan pengawasan Pemilu memerlukan kerja sama, gotong royong dan kerja kolektif.
Trisno juga menyebut, Bawaslu telah mengundang tokoh-tokoh organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan seperti Ansor, GMKI dan GMNI serta media massa adalah bagian dari kerja sama kolektif tersebut.
“Seyogyanya sukses sebuah pemilu bukan kerja sendiri tapi kerja kolektif kita. Supaya kita tidak anti kritik terhadap media, silahkan kritik kita sebagai bahan pengawas,” kata Trisno Mais selaku Ketua Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Bawaslu Boltim.
Mantan wartawan ini mengaku, lembaga yang dipimpinnya butuh kritik dan saran sebagai warning apabila ada perbuatan yang salah, atau tidak melakukan kerja-kerja pengawasan dengan baik.
“Saya berharap pers dan ormas adalah mata dan telinga kami, bukan artinya kita tidak kerja, tapi kerja pengawasan cukup berat, kita butuh kolektif disini, sehingga misal ada temuan atau pelanggaran dugaan pemilu bisa laporkan ke jajaran kami,” ungkapnya.
Lebih lanjut Trisno menjelaskan terkait pengawasan, ia berharap jajaran Pengawas di tingkat kecamatan harus aktif melakukan pengawasan. Apalagi tahapan saat ini mulai 24 September hingga 3 Oktober Bawaslu melakukan pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT)
“Nah ini penting, makanya kemarin saya sudah melakukan langkah-langkah pencegahan dengan cara membuat pencermatan di setiap Dapil. Pertama kita lihat apakah nanti ada potensi proses sengketa di setiap Dapil, Keterpenuhan kuota perempuan terpenuhi atau tidak,” jelasnya.
Selain itu Trisno mengatakan perlu adanya langkah mitigasi dan pencegahan melalui inventarisir apa yang tertuang di dalam PKPU, misalnya ASN, perangkat Desa, TNI/Polri dan Badan lain.
“Badan lain kita masih satukan persepsi. Kemarin saya baru dari kegiatan di Bogor, kita masih menunggu petunjuk paling teknis daru Bawaslu dan KPU untuk menyamakan persepsi. Tapi yang harus kita mitigasi lebih dulu yang terlihat, seperti ASN, TNI/Polri, Perangkast Desa, Kepala Desa,” pungkas Trisno.
