(IMANUEL KALOH/SATUUNTUKSEMUA.ID)
MINAHASA, – Guna memastikan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus memperkuat fungsi pemeriksaan kepatuhan peserta.
Selah satunya dengan cara bersinergi dan kolaborasi bersama para pemangku kepentingan. Hal ini dikarenakan pada pelaksanaannya, dibutuhkan pemahaman presepsi yang sama serta perumusan upaya bersama.
Menindaklanjuti, BPJS Kesehatan kemudian menggelar Forum Koordinasi Dengan Lembaga Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan di wilayah kerja Kantor Cabang Tondano Tahap I Tahun 2023, Jumat (09/06).
Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan, Octovianus Ramba menyampaikan, forum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama yang berada di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Tondano dalam mendukung kepatuhan penyelenggaraan Program JKN.
Menurutnya, 3 aspek penting yang harus dioptimalkan dalam penyelenggaraan Program JKN, yakni perluasan cakupan kepesertaan, penegakan regulasi nasional serta peningkatan kualitas pelayanan JKN. Koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan peserta Program JKN.
“Semoga seluruh pemangku kepentingan yang hadir dalam pertemuan ini dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk peningkatan kepatuhan peserta pada badan usaha. Badan usaha agar semakin patuh dalam mendaftarkan seluruh tenaga kerja dalam program JKN serta menunaikan kewajiban iuran JKN secara rutin,” ucapnya.
Octo juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang sudah mendukung upaya penegakan kepatuhan Program JKN Atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin bersama pemangku kepentingan selama ini,
“Partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota telah memberikan hasil yg sangat maksimal, terbukti dari kepesertaan JKN di Sulawesi Utara yang telah mencapai 99,29 %,” tutur Octo.
Pencapaian tersebut lanjut dia, tentu masih ada yg perlu ditindaklanjuti dari capaian kepesertaan 99,29%. Berdasarkan data yang ada, masih terdapat 25% peserta tidak aktif dan bisa jadi itu termasuk dalam kepesertaan segmen badan usaha.
Dia menegaskan, peningkatan kepatuhan badan usaha akan sejalan dengan kepastian seluruh pekerja dalam memperoleh jaminan kesehatan bagi dirinya termasuk keluarganya.
“Dukungan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan. Bersama kita harus mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pemeriksaan, agar badan usaha mendaftarkan seluruh tenaga kerja yg terdaftar sebagai peserta JKN. Badan usaha harus melaporkan data jumlah pendapatan pegawai dengan benar dan kewajiban pembayaran iuran secara tepat waktu,” jelas Octo.
Sementara itu, Pelaksana harian (Plh) Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Roberti Kairupan mengatakan, koordinasi dan komunikasi antar instansi sangat penting mengingat masing-masing mempunyai kewenangan yang berbeda meskipun tujuannya sama yakni optimalisasi kepatuhan badan usaha terhadap regulasi Program JKN.
“Koordinasi dan komunikasi yang baik diyakini mampu mengatasi persoalan yang selama ini menjadi kendala di masing-masing daerah. upaya-upaya yang luar biasa harus dilakukan dalam hal penegakan kepatuhan Program JKN, khususnya bagi badan usaha yang ada di wilayah masing-masing,” terangnya.
Pihaknya pun siap membantu dan bersama-sama melakukan penegakan kepatuhan penyelenggaran Program JKN.
“Diperlukan peran aktif seluruh pemangku kepentingan yang ada di daerah untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan,” kuncinya.
Hadir dalam forum, pihak Kejaksaan Tinggi Sulut serta seluruh Kejaksaan Negeri, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Minahasa, Kota Tomohon, Minahasa Selatan, Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *
