JATINANGOR, SatuUntukSemua.id – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, menerima dua bentuk penghormatan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), yakni Kartika Pamong Praja Madya dan Lencana Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan.
Penganugerahan tersebut berlangsung dalam upacara di Lapangan Parade Abdi Praja, Kampus IPDN Jatinangor, Senin (12/10/2026).
Namun, bagi Yulius, penghormatan tersebut bukan sekadar pengakuan pribadi. Ia menegaskan bahwa setiap kehormatan yang diterima seorang pemimpin harus berjalan seiring dengan tanggung jawab untuk memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
“Penganugerahan ini bukanlah sekadar tanda kehormatan pribadi. Lebih dari itu, penganugerahan ini adalah panggilan tanggung jawab, sebuah amanah, dan tantangan moral untuk terus berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara,” ujar Yulius di hadapan Rektor IPDN Dr. Halilul Khairi, M.Si., jajaran civitas akademika, serta para Praja IPDN.
Pesan tersebut menjadi salah satu penekanan penting dalam sambutannya, terutama mengenai peran aparatur pemerintahan yang dituntut tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga mampu menghadirkan solusi nyata bagi persoalan masyarakat.
Birokrasi Tak Boleh Terjebak Rutinitas
Di hadapan para calon pamong praja, Yulius mengingatkan bahwa kualitas aparatur sipil negara (ASN) memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Karena itu, para Praja IPDN diharapkan mempersiapkan diri menjadi aparatur yang disiplin, berintegritas, kreatif, inovatif, serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.
Menurutnya, tantangan pemerintahan ke depan semakin kompleks. Perkembangan teknologi, kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI), pemanfaatan *big data*, hingga dinamika ekonomi global menuntut birokrasi untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan.
Aparatur pemerintah, lanjutnya, tidak boleh hanya bekerja berdasarkan rutinitas dan prosedur administratif. Mereka harus mampu membaca kebutuhan masyarakat, memahami potensi daerah, serta merumuskan langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan.
Pesan ini relevan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk di Sulawesi Utara, yang membutuhkan aparatur profesional dan adaptif agar pelayanan publik serta program pembangunan dapat menjawab kebutuhan warga.
Pemimpin Harus Tegas, tetapi Tetap Mengayomi
Selain menyoroti profesionalisme birokrasi, Yulius menekankan pentingnya kepemimpinan yang dibangun melalui sinergi dengan berbagai elemen, mulai dari masyarakat, TNI, Polri, hingga para pemangku kepentingan lainnya.
Baginya, ketegasan dalam mengambil keputusan harus berjalan beriringan dengan sikap mengayomi, kemampuan memahami kebutuhan masyarakat, serta komitmen menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata.
Prinsip tersebut menempatkan pelayanan publik sebagai bagian penting dari tanggung jawab kepemimpinan. Sebab, keberhasilan pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program, tetapi juga bagaimana kebijakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Ajak Praja Jadi Penggerak Perubahan
Menutup sambutannya, Yulius mengajak para Praja IPDN untuk mengambil peran aktif dalam perjalanan pembangunan bangsa. Ia mendorong generasi calon aparatur negara agar tidak sekadar mengikuti perubahan, melainkan berani mengambil inisiatif dan menjadi bagian dari solusi.
“Jangan pernah mau sekadar menjadi penumpang yang duduk manis di dalam kendaraan. Jadilah pengemudi dan penggerak perubahan!” tegasnya.
Sementara itu, Kartika Pamong Praja Madya merupakan bentuk penghargaan yang diberikan IPDN kepada kepala daerah atas kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun Lencana Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan menjadi bentuk kehormatan yang menghubungkan penerimanya dengan keluarga besar pendidikan kepamongprajaan.
Penganugerahan kedua penghormatan tersebut menjadi momentum untuk kembali menegaskan pentingnya integritas, profesionalisme, dan pengabdian dalam pemerintahan.
Bagi Sulawesi Utara, pesan mengenai birokrasi yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan publik menjadi hal penting untuk terus diperkuat. Sebab, pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan semata-mata penghargaan yang diterima pemimpinnya, melainkan manfaat kebijakan dan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
(ADVETORIAL PEMPROV SULUT)
