Jakarta, SatuUntukSemua.id — Dr. (H.C.) Christiany Eugenia Paruntu, S.E., S.Th., M.A., Anggota DPR RI Komisi VI dari Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara, mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama PT Angkasa Pura Indonesia, Jumat (4/9/2026).
Rapat yang digelar di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, membahas dua agenda utama, yaitu evaluasi kinerja PT Angkasa Pura Indonesia tahun 2025 dan rencana kerja tahun 2026.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi VI menyoroti pentingnya penguatan konektivitas antar wilayah, peningkatan mutu pelayanan penumpang, serta pengelolaan bandara yang lebih efisien. Ketiga poin ini dinilai menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata nasional, khususnya di daerah-daerah yang menjadi pintu masuk wisatawan.
Untuk Sulawesi Utara, pembahasan ini memiliki arti strategis mengingat Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado merupakan salah satu gerbang utama pariwisata dan perdagangan di kawasan Indonesia Timur.
Christiany Paruntu atau lebih dikenal dengan panggilan CEP, menegaskan bahwa peningkatan layanan bandara tidak boleh hanya terpusat di Jawa, tetapi juga harus dirasakan hingga ke daerah.
“Kami mendorong PT Angkasa Pura Indonesia untuk memastikan konektivitas udara ke Sulawesi Utara semakin baik, baik dari sisi frekuensi penerbangan maupun kualitas pelayanan. Bandara harus menjadi etalase pertama yang memberi kesan baik kepada wisatawan dan pelaku usaha yang datang ke daerah kami,” ujar CEP.
Ia juga meminta agar rencana kerja 2026 memasukkan program peningkatan fasilitas, digitalisasi layanan, dan efisiensi operasional agar biaya operasional dapat ditekan tanpa mengurangi mutu.
“Kami ingin melihat bandara dikelola secara profesional, bersih, aman, dan ramah. Ini penting untuk mendongkrak kunjungan wisatawan dan memperlancar distribusi logistik yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat,” lanjutnya.
Sementara itu, perwakilan PT Angkasa Pura Indonesia dalam rapat menyampaikan komitmen untuk melanjutkan modernisasi bandara, memperkuat rute, serta meningkatkan standar pelayanan sesuai target pemerintah di tahun 2026.
RDP ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI agar BUMN bidang kebandarudaraan berjalan sesuai target. Komisi VI berharap hasil evaluasi 2025 dapat menjadi dasar perbaikan nyata, dan rencana kerja 2026 dapat diimplementasikan secara konkret di seluruh bandara kelolaan, termasuk yang ada di Sulawesi Utara.
Dengan penguatan konektivitas dan pelayanan, diharapkan bandara dapat berkontribusi lebih besar dalam menggerakkan ekonomi daerah dan mewujudkan target pariwisata nasional. (***)
