MANADO, SatuUntukSemua.id – Anggota DPR RI Komisi VI, Christiany Eugenia Paruntu (CEP), melakukan kunjungan kerja sekaligus silaturahmi dengan General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo (UID Suluttenggo), Usman Bangun, Senin (15/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya sektor ketenagalistrikan yang memiliki peran vital dalam mendukung aktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam suasana diskusi yang hangat dan produktif, CEP bersama jajaran PLN membahas berbagai isu strategis terkait kondisi pasokan listrik, pemerataan distribusi energi, hingga penguatan infrastruktur kelistrikan di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo.
Sebagai mitra kerja PLN di Komisi VI DPR RI, CEP menegaskan bahwa akses listrik yang merata dan berkualitas harus menjadi prioritas utama, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, kawasan kepulauan, serta wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, listrik saat ini bukan lagi sekadar kebutuhan penerangan, melainkan fondasi penting dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Ketersediaan listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi juga menyangkut kesejahteraan, pendidikan, dan kemajuan ekonomi masyarakat,” ujar CEP.
Ia menjelaskan, kehadiran listrik yang andal mampu mendorong peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, memperkuat aktivitas usaha mikro dan kecil, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih luas di daerah.
Dalam kesempatan itu, CEP juga melakukan monitoring terhadap perkembangan program pemerataan layanan kelistrikan yang sedang dijalankan PLN UID Suluttenggo. Perhatian khusus diberikan pada sejumlah daerah yang masih menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur akibat kondisi geografis yang kompleks.
Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo diketahui memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari kawasan kepulauan, pegunungan hingga permukiman yang tersebar. Kondisi tersebut membuat pembangunan jaringan distribusi listrik membutuhkan strategi dan pendekatan yang berbeda di setiap wilayah.
Karena itu, CEP menilai sinergi antara pemerintah, DPR RI, dan PLN harus terus diperkuat guna mempercepat pemerataan akses energi bagi seluruh masyarakat.
“Masyarakat berhak mendapatkan layanan listrik yang andal, berkualitas, dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas jaringan, pemeliharaan infrastruktur, serta percepatan pembangunan fasilitas kelistrikan di wilayah yang belum terjangkau harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
CEP berharap berbagai informasi dan masukan yang diperoleh dari PLN UID Suluttenggo dapat menjadi bahan evaluasi dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan di tingkat nasional. Di sisi lain, hasil kunjungan tersebut juga diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan sektor ketenagalistrikan sehingga manfaat energi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah paling terpencil.
“Pemerataan listrik adalah pemerataan kesempatan. Ketika listrik hadir hingga ke pelosok, maka peluang pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat juga ikut tumbuh,” pungkas CEP.
