JAKARTA, SatuUntukSemua.id – Kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia pada triwulan I tahun 2026 tetap terjaga meski volatilitas pasar keuangan global meningkat akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Hal tersebut merupakan hasil asesmen Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS. Rapat berkala KSSK II tahun 2026 dilaksanakan pada Senin, 27 April 2026.
KSSK menilai, dinamika penyelesaian konflik Timur Tengah masih menjadi faktor utama yang memicu fluktuasi pasar global, terutama melalui lonjakan harga energi. Menanggapi hal ini, KSSK akan terus melakukan asesmen _forward looking_ terhadap kinerja perekonomian dan sektor keuangan, serta menyiapkan mitigasi terkoordinasi antarlembaga anggota KSSK dan kementerian/lembaga terkait.
Di tengah tekanan global, ekonomi Indonesia justru menunjukkan daya tahan. Pada triwulan I 2026, ekonomi tumbuh 5,61% yoy, lebih tinggi dari 5,39% yoy pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan didorong akselerasi belanja pemerintah pada program prioritas, yang turut meningkatkan konsumsi rumah tangga dan investasi.
Konsumsi rumah tangga tumbuh tinggi seiring meningkatnya kepercayaan konsumen, aktivitas ekonomi pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional, serta stimulus dan bantuan sosial pemerintah untuk menjaga daya beli. Sementara itu, investasi juga tumbuh kuat didukung dimulainya proyek hilirisasi Danantara dan pembangunan infrastruktur pendukung program prioritas.
Aktivitas manufaktur konsisten berada di zona ekspansi dengan PMI 50,1 pada Maret, penjualan ritel tumbuh 2,4% yoy, dan neraca perdagangan mencatat surplus USD3,3 miliar. Koordinasi kebijakan Pemerintah dan BI juga menjaga kecukupan likuiditas, tercermin dari pertumbuhan M0 nonadjusted sebesar 11,8% yoy di Maret 2026 dan biaya dana perbankan yang semakin efisien.
Meski demikian, gangguan pasokan global mendorong kenaikan harga minyak dan komoditas penting, sehingga pertumbuhan ekonomi dunia diprakirakan melambat menjadi 3,1% pada 2026 dari 3,4% pada 2025. Inflasi global juga diprakirakan naik menjadi 4,4% dari 4,1%, menurut IMF dalam _World Economic Outlook_ April 2026.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan, Presiden Prabowo Subianto membentuk Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Satgas telah menggelar 8 sidang hingga April 2026 dan menyelesaikan berbagai isu strategis lintas sektor, mulai dari proyek LNG Abadi Masela, KEK, sertifikasi SNI, hingga perizinan apotek dan biofuel.
Dengan sinergi kebijakan yang terus diperkuat antara Pemerintah, Danantara, dan lembaga keuangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 diprakirakan mencapai 5,4% atau lebih. Upaya peningkatan penciptaan lapangan kerja dan perbaikan iklim investasi menjadi fokus utama untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan di tengah ketidakpastian global. (***)
