SatuUntukSemu.id – Manado, 5 Mei 2026, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel melalui kolaborasi strategis bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (APBPEDNAS). Kerja sama ini difokuskan untuk mengawal proses Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) di Kabupaten Minahasa Selatan, yang merupakan salah satu tahapan penting dalam memperkuat demokrasi di tingkat desa.
Pilkades sendiri merupakan salah satu aspek utama dari fungsi tri darma perguruan tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat. Melalui kolaborasi ini, FISIP Unsrat ingin memastikan bahwa proses pemilihan kepala desa berjalan secara adil, transparan, dan berkualitas. Sebab, keberhasilan Pilkades menjadi indikator utama dari tata kelola pemerintahan desa yang baik dan berintegritas.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, FISIP Unsrat bekerja sama dengan APBPEDNAS menyelenggarakan dialog publik yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang selama ini masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan Pilkades. Berdasarkan pengalaman masa lalu, sejumlah tantangan muncul seperti ketidakpahaman aturan oleh calon peserta maupun pemilih, konflik yang timbul karena dinamika proses pemilihan yang tinggi, serta ketidaksiapan aparat desa dalam mengelola potensi kericuhan.
Untuk mencegah terjadinya chaos tersebut, diperlukan sebuah sistem mitigasi berbasis early warning system (EWS). Sistem ini akan membantu pihak terkait mengenali potensi masalah sejak dini sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan secara cepat dan tepat. Hal ini sejalan dengan upaya membangun demokrasi desa yang sehat dan berkelanjutan.
Pertemuan penting ini akan dihadiri oleh perwakilan aparat desa dari seluruh wilayah Minahasa Selatan serta Bupati setempat sebagai bentuk dukungan langsung dari pemerintah daerah. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 5 Mei 2026 di Aula Kantor Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam forum tersebut, akan hadir sejumlah narasumber kunci seperti Kajati Sulut Bapak Jacob Hendrik Pattipeilohy S.H., M.H., Ketua Umum ABPEDNAS Sulut Ir Stevanus BAN Liow MA, serta Dekan FISIP Unsrat Dr Ferry Daud Liando.
Menurut Koordinator Program Studi S2 Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat, Dr Welly Waworundeng MSi, kegiatan dialog ini tidak hanya bersifat diskusi formal tetapi juga menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kapasitas aparat desa dan calon kepala desa dalam memahami aturan main Pilkades. Lebih jauh lagi, kegiatan ini membuka peluang bagi mahasiswa ilmu pemerintahan untuk terlibat aktif dalam memantau proses Pilkades melalui pembentukan Koalisi Mahasiswa Pemantau Pilkades se-Sulut.
Gustaf Undap, dosen Ilmu Pemerintahan di FISIP Unsrat menambahkan bahwa sesuai arahan dekan fakultasnya, mahasiswa akan dibekali pengetahuan tentang tata cara dan prosedur pelaksanaan Pilkades yang benar. Mereka akan melakukan pengamatan langsung selama proses pemilihan berlangsung dan mencatat berbagai masalah yang muncul sebagai bahan evaluasi sekaligus karya ilmiah untuk ujiannya nanti.
Program ini dinilai sangat penting karena mampu memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa mengenai dinamika politik di tingkat desa sekaligus mendukung terciptanya sistem pengawasan internal yang efektif. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya menjadi penonton tetapi juga aktor aktif dalam pembangunan demokrasi lokal.
Melalui kolaborasi antara akademisi, pemerintah daerah, serta organisasi profesi nasional seperti APBPEDNAS, harapannya adalah tercipta sebuah ekosistem pemilu desa yang lebih sehat dan berkeadaban. Upaya ini diyakini mampu memperkuat fondasi demokrasi Indonesia dari tingkat akar rumput hingga ke pusat pemerintahan nasional.
