Minsel, SatuUntukSemua.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut).
Penghargaan ini diterima Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar (FDW), yang diserahkan oleh perwakilan BPK RI Provinsi Sulut Kepala BPK perwakilan Sulut Bombit Agus Mulyo.
Prestasi ini terasa sangat spesial, sebab pencapaian yang diraih merupakan yang kesembilan kalinya secara berturut-turut.
Pada penyerahan LHP yang dilangsungkan di Auditorium BPK Perwakilan Sulut, Jalan 17 Agustus, Manado itu, FDW menyebutkan, prestasi yang telah diraih tersebut menunjukkan laporan keuangan yang disajikan Pemkab Minsel telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan dan tidak ditemukan kesalahan pengungkapan yang signifikan atau material.
“Penghargaan ini tentu menjadi dorongan bagi kami pemerintah Kabupaten Minsel untuk semakin transparan dalam laporan keuangan daerah,” kata FDW.
Tujuan Pemeriksaan Laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK ditujukan untuk memberikan Opini atas kewajaran laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu Kesesuaian dengan Standart Akutansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan Efektivitas Sistem Pengendalian internal.
Sementara itu Kepala BPK perwakilan Sulut Bombit Agus Mulyo dalam sambutannya mengatakan, WTP ini menunjukan komitmen Pemkab beserta jajarannnya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
“Ini bentuk kolaborasi yang sinergi dan efektif dari seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan,” ucapnya.
Diketahui, dari 15 daerah di Sulut hanya ada 12 Kabupaten/Kota se-Sulut yang menerima penghargaan tersebut.
Selain FDW, terlihat juga hadir Ketua DPRD Minsel Stefanus D.N Lumowa, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan, Kepala BPKAD bersama Jajaran, Kepala Dinas Kominfo dan Sekretaris Inspektorat Daerah bersama Jajaran. (***)
