PDRB Sulut Tembus Rp204,75 Triliun, Sejauh Mana Kesejahteraan Rakyat Meningkat?

Aristoteles Sjafii saat memberikan arahan taktis sebagai senior kepada kader PMKRI Manado yang ada saat diskusi beberapa waktu lalu.

Ketergantungan Fiskal, Pengangguran, dan Ketimpangan Menjadi Pekerjaan Rumah Pemerintah Daerah

Oleh: Aristoteles Sjafii, Ketua Himaju Manajemen FEB Unsrat 2019-2020, dan Sekretaris PMKRI Manado 2020-2021

Bacaan Lainnya

MANADO, SatuUntukSemua.id – Perekonomian Sulawesi Utara mencatat nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp204,75 triliun pada 2025.

Dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,66 persen, Sulawesi Utara menunjukkan performa ekonomi yang cukup kuat, bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen.

Dibalik besarnya angka ekonomi tersebut, terdapat sejumlah persoalan mendasar yang patut mendapat perhatian serius.

Mulai dari ketergantungan keuangan daerah terhadap transfer pemerintah pusat, persoalan pengangguran, ketimpangan pengeluaran, hingga pertanyaan mengenai pemerataan hasil pembangunan.

Investigasi terhadap sejumlah indikator ekonomi menunjukkan, bahwa besarnya aktivitas ekonomi daerah belum otomatis menggambarkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Pertanyaan mendasarnya, apakah pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara benar-benar dirasakan masyarakat, atau justru masih terkonsentrasi pada sektor dan kelompok ekonomi tertentu?

PDRB Rp204,75 Triliun, Tetapi Pertumbuhan Harus Diuji

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB Sulawesi Utara atas dasar harga berlaku pada 2025 mencapai Rp204,75 triliun.

Angka itu menggambarkan besarnya nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan perekonomian daerah selama satu tahun.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,66 persen juga memperlihatkan aktivitas ekonomi yang berkembang positif.

Akan tetapi, PDRB merupakan indikator produksi ekonomi, bukan ukuran langsung pemerataan pendapatan maupun tingkat kesejahteraan setiap rumah tangga.

Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya ditunjukkan melalui peningkatan PDRB.

Pemerintah juga harus mampu menjelaskan sejauh mana pertumbuhan itu menghasilkan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Ketergantungan Fiskal: PAD Hanya Sekitar 20 Persen

Salah satu persoalan yang menarik untuk ditelusuri adalah kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan analisis APBD konsolidasi Sulawesi Utara tahun anggaran 2026 yang dipublikasikan Balai Diklat Keuangan Manado, target pendapatan daerah tercatat sekitar Rp14,36 triliun.

Dari jumlah tersebut, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp2,92 triliun. Sementara transfer pemerintah mencapai Rp11,28 triliun.

Komposisi ini memperlihatkan bahwa sebagian besar pendapatan daerah masih bersumber dari transfer pemerintah pusat.

Jika dibandingkan dengan total target pendapatan, kontribusi PAD hanya sekitar 20,3 persen berdasarkan angka pembulatan tersebut.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kemandirian fiskal daerah.

Mengapa provinsi dengan aktivitas ekonomi mencapai lebih dari Rp200 triliun masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap transfer pemerintah pusat?

Apakah potensi pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset, dan sumber-sumber pendapatan lainnya sudah dioptimalkan?

Pertanyaan ini penting karena kemampuan pemerintah membiayai pembangunan secara mandiri sangat menentukan ruang gerak kebijakan daerah.

Catatan! angka tersebut merupakan target APBD konsolidasi, bukan realisasi penerimaan. APBD konsolidasi juga mencakup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Pertumbuhan Belum Sepenuhnya Menjawab Persoalan Lapangan Kerja

Persoalan berikutnya adalah penyerapan tenaga kerja, menurut Data ketenagakerjaan yang diberitakan pada November 2026 menunjukkan jumlah pengangguran di Sulawesi Utara pada Agustus 2026 mencapai sekitar 83,12 ribu orang.

Angka ini lebih rendah dibandingkan Agustus 2025 yang mencapai sekitar 85,37 ribu orang.

Meskipun terjadi penurunan, persoalan kualitas pekerjaan tetap harus diperhatikan.

Proporsi pekerja formal yang tercatat sekitar 42,88 persen menunjukkan, bahwa sebagian besar tenaga kerja masih berada di luar kategori pekerjaan formal.

Hal ini penting karena pekerjaan formal umumnya memberikan akses yang lebih terstruktur terhadap perlindungan ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan kepastian hubungan kerja.

Pemerintah daerah perlu menjelaskan sektor mana yang paling banyak menyerap tenaga kerja, berapa jumlah pekerjaan baru yang benar-benar tercipta, serta apakah investasi yang masuk sebanding dengan kesempatan kerja yang dihasilkan.

Kemiskinan Turun, Ketimpangan Perlu Diwaspadai

Indikator kemiskinan juga memperlihatkan perkembangan yang perlu dianalisis lebih mendalam.

Berdasarkan data yang dikutip dalam laporan perekonomian Bank Indonesia, tingkat kemiskinan Sulawesi Utara pada Maret 2026 tercatat sekitar 6,32 persen, turun dibandingkan September 2025 sebesar 6,62 persen.

Penurunan ini merupakan perkembangan positif. Namun, terdapat indikator lain yang tidak boleh diabaikan, yakni ketimpangan pengeluaran masyarakat.

Gini Ratio Sulawesi Utara tercatat sekitar 0,344 pada Maret 2026, dibandingkan 0,341 pada September 2025.

Kenaikan itu mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran sedikit melebar.

Artinya, penurunan kemiskinan tidak serta-merta berarti hasil pertumbuhan ekonomi telah dinikmati secara merata.

Pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya keluar dari garis kemiskinan secara statistik, tetapi juga memiliki kemampuan ekonomi yang lebih kuat untuk mempertahankan kualitas hidupnya.

IPM di Atas Nasional, Tantangan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dari sisi pembangunan manusia, Sulawesi Utara mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,32 pada tahun 2025.

Angka tersebut berada di atas IPM nasional sebesar 75,90. Capaian ini memperlihatkan adanya kemajuan dalam pembangunan manusia.

Kualitas pembangunan manusia tidak hanya ditentukan oleh angka IPM. Pemerataan akses pendidikan, kualitas fasilitas kesehatan, kesempatan memperoleh pekerjaan layak, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi faktor penting.

Pemerintah harus memastikan bahwa kemajuan pembangunan manusia tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah kepulauan, perdesaan, dan daerah dengan akses pelayanan publik yang terbatas.

Siapa yang Menikmati Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara?

Di sinilah persoalan investigasi ekonomi menjadi semakin penting.

Sulawesi Utara memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, industri pengolahan, pariwisata, dan berbagai aktivitas jasa.

Besarnya kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB belum cukup untuk menjawab apakah petani memperoleh harga jual yang layak, apakah nelayan mendapatkan peningkatan pendapatan, apakah UMKM berkembang, dan apakah masyarakat lokal memperoleh kesempatan kerja dari investasi yang masuk.

Untuk menjawabnya, pemerintah perlu membuka data yang lebih terperinci mengenai distribusi investasi, realisasi tenaga kerja, kontribusi pajak sektoral, serta pemerataan pembangunan antar kabupaten dan kota.

Tanpa keterbukaan data itu keberhasilan pembangunan berisiko hanya diukur dari indikator makro yang belum tentu menggambarkan kondisi ekonomi rumah tangga secara utuh.

Pemerintah dan DPRD Perlu Membuka Evaluasi Berbasis Data

Sejumlah indikator yang ada seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama pemerintah provinsi dan DPRD Sulawesi Utara.

Setidaknya terdapat lima pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka:

1. Seberapa besar investasi yang masuk ke Sulawesi Utara benar-benar menyerap tenaga kerja lokal?

2. Mengapa kontribusi PAD terhadap pendapatan APBD konsolidasi masih relatif kecil dibandingkan transfer pemerintah pusat?

3. Sektor ekonomi mana yang paling banyak menikmati pertumbuhan PDRB?

4. Bagaimana strategi pemerintah mengatasi ketimpangan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja formal?

5. Sejauh mana peningkatan pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap pendapatan rumah tangga masyarakat?

Pertanyaan itu bukan sekadar kritik terhadap pemerintah, melainkan bagian dari upaya memastikan bahwa kebijakan pembangunan berjalan sesuai kepentingan publik.

Jangan Hanya Bangga dengan Angka Pertumbuhan

Perekonomian Sulawesi Utara memang menunjukkan perkembangan positif.

PDRB sebesar Rp204,75 triliun dan pertumbuhan ekonomi 5,66 persen merupakan capaian yang patut diapresiasi.

Tapi capaian makroekonomi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintahan.

Kemandirian fiskal, kualitas pekerjaan, pemerataan pendapatan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat harus menjadi bagian dari evaluasi pembangunan.

Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak hidup dari angka PDRB, persentase pertumbuhan ekonomi, ataupun laporan investasi.

Masyarakat merasakan pembangunan melalui pekerjaan yang tersedia, pendapatan mencukupi, harga kebutuhan pokok terjangkau, pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan memadai, serta kesempatan ekonomi yang terbuka bagi semua.

PDRB boleh mencapai Rp204,75 triliun. Namun, ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah seberapa besar angka itu mampu mengubah kehidupan masyarakat Sulawesi Utara menjadi lebih sejahtera. (Deon Wonggo)

Catatan Redaksi: Tulisan ini murni berasal dari alam pikiran penulis, sama sekali tidak mewakili pandangan meja redaksi SatuUntukSemua.id

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *