BITUNG, SatuUntukSemua.id – Menjawab viral tudingan yang menyebut Kantor Pertanahan Kota Bitung lalai dalam melayani permohonan roya, pihak Kantor Pertanahan Kota Bitung akhirnya memberikan penjelasan resmi.
Tudingan tersebut muncul setelah beredarnya informasi di masyarakat yang menyebut permohonan roya yang diajukan pemohon tidak kunjung diproses. Informasi itu kemudian ramai diperbincangkan dan menimbulkan berbagai persepsi di tengah publik.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Kantor Pertanahan (Kakan) Kota Bitung, Steven O. K. Wowor, S.ST., M.A.P., mengatakan bahwa pihaknya menjalani sesuai prosedur.
Soal pelayanan kepada masyarakat, Kakan menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan mengedepankan kehati-hatian.
“Kantor Pertanahan Kota Bitung sampai saat ini terus berupaya memberikan layanan sebaik-baiknya kepada semua masyarakat melalui loket pelayanan dengan mengedepankan asas kehati-hatian berupa verifikasi kelengkapan berkas dan/atau memastikan posisi objek bidang tanah terploting dan tervalidasi sebelum didaftarkan,” kata Steven, Jumat (13/11/2026).
Ketika disinggung soal permohonan roya yang dimaksud, Kakan menjelaskan bahwa status bidang tanahnya sudah terploting namun belum tervalidasi.
“Terhadap permohonan roya yang dimaksud oleh Saudara dalam laporannya saat ini, status bidang tanahnya sudah terploting namun belum tervalidasi, sehingga saat petugas melakukan validasi di atas bidang tanah yang dimohonkan, terindikasi belum clean and clear terhadap penguasaan dengan bidangan aset tanah milik Pemerintah,” jelasnya.
Untuk langkah tindak lanjut atas permasalahan itu, Kakan menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan mediasi sesuai aturan yang berlaku.
“Terhadap permasalahan tersebut telah kami tindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, hal mana telah dilakukan mediasi antara para pihak pemegang sertipikat sesuai Berita Acara Mediasi Nomor 1/BA-M/PPS/II/2025 tanggal 28 Februari 2025 dan terhadap hasilnya telah disampaikan kepada para pihak sesuai Surat Nomor MP.01.02/196-71.72/II/2025 Tanggal 28 Februari 2025 perihal Pemberitahuan Penyelesaian Sengketa,” tambah Steven.
Sementara itu, soal pengaduan kembali yang diajukan kuasa hukum pemohon, Kakan mengungkapkan bahwa pengaduan tersebut sudah ditindaklanjuti.
“Setelah hasil mediasi disampaikan kepada pemohon, kuasa hukum dari pemohon masih mengajukan kembali Pengaduan Masyarakat sesuai surat Nomor 015.1/PPU/Up.Adm/MRJ-CJ.MS/III.2025 Tanggal 13 Maret 2025 dan selanjutnya kami sudah tindaklanjuti dengan Surat Nomor MP.01.02/256-71.72/IV/2025 Tanggal 17 April 2025 perihal Pemberitahuan Penyelesaian Pengaduan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, mengenai permintaan terbaru dari kuasa pemohon, Kakan menambahkan bahwa pihaknya juga sudah menindaklanjutinya dan melaporkannya ke Ombudsman.
“Terhadap permintaan dari kuasa Pemohon roya yang disampaikan kepada kami kembali melalui surat tanggal 29 Juli 2026, juga telah kami tindaklanjuti dengan Surat Nomor MP.01.02/438-71.72/X/2026 Tanggal 21 Oktober 2026, yang tembusannya juga kami sampaikan kepada Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Utara sebagai laporan,” lanjut Kakan.
Di akhir penjelasannya, Kakan menegaskan soal aturan sertipikat analog bahwa semua sertipikat analog wajib dilakukan plotting sebelum masuk layanan elektronik.
“Semua Sertipikat Tanah Analog yang akan dilakukan permohonan layanan pertanahan elektronik harus dilakukan kegiatan plotting/reploting. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 43. Adapun Sertipikat yang diajukan untuk Permohonan Roya merupakan Sertipikat Analog dan harus dilakukan plotting/reploting validasi sebelum dilanjutkan pada proses pendaftaran pelayanan elektronik. Bidang tanah atas Sertipikat tersebut sampai saat ini tidak dapat di validasi karena terindikasi belum clean and clear terhadap penguasaan dengan bidangan tanah aset tanah milik Pemerintah sehingga permohonan pendaftaran roya belum dapat dilaksanakan,” tutup Steven.
Melalui penjelasan tersebut, Kakan menegaskan bahwa belum dilaksanakannya permohonan roya bukan karena kelalaian, melainkan karena bidang tanah tersebut belum dapat divalidasi dan masih terindikasi belum clean and clear terhadap aset tanah milik Pemerintah.
Pihak Kantor Pertanahan Kota Bitung berharap masyarakat dapat memahami prosedur yang berlaku, dan semua tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (***)
