MANADO, SatuUntukSemua.id – Masyarakat Sulawesi Utara perlu mewaspadai potensi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Pasalnya, tekanan inflasi di Sulawesi Utara dalam beberapa bulan terakhir dipengaruhi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, terutama cabai rawit yang mengalami tekanan akibat dinamika pasokan dan faktor cuaca.
Berdasarkan perkembangan tersebut, inflasi Sulawesi Utara sepanjang 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 5–8 persen.
Hal ini terungkap dalam kegiatan Bincang Media SENJA (SinErgi daN Jalin Komunikasi Bersama MediA) yang digelar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Utara, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah daerah, Bank Indonesia, aparat terkait, dan insan pers dalam menghadapi potensi tekanan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Purwanto, menjelaskan bahwa kenaikan tekanan inflasi pada September dan Oktober 2026 terutama berasal dari kelompok pangan bergejolak atau *volatile food*.
Salah satu komoditas yang memberikan kontribusi terhadap tekanan tersebut adalah cabai rawit.
“Tekanan inflasi pada September dan Oktober 2026 terutama dipengaruhi oleh komoditas pangan bergejolak, khususnya cabai rawit. Kondisi ini berkaitan dengan dinamika pasokan dan faktor cuaca,” jelas Purwanto.
Menghadapi kondisi tersebut, Bank Indonesia bersama TPID Sulawesi Utara memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K.
Strategi ini mencakup Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Sejumlah program turut diperkuat, mulai dari Gerakan Pangan Murah (GPM), peningkatan produktivitas pertanian melalui Program Petani Unggulan Sulawesi Utara (PATUA), hingga dukungan sarana produksi bagi sektor pertanian.
TPID juga mendorong Kerja Sama Antar Daerah (KAD), Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), serta penguatan neraca pangan untuk memastikan ketersediaan komoditas tetap terjaga.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara, Reza A. W. Dotulung, mengungkapkan bahwa tekanan inflasi tidak hanya dipengaruhi kenaikan harga komoditas, tetapi juga rendahnya basis inflasi pada tahun-tahun sebelumnya atau *low base effect*.
Dinamika harga energi serta kondisi iklim turut memberikan pengaruh terhadap biaya produksi dan distribusi pangan.
“Inflasi Sulawesi Utara saat ini turut dipengaruhi oleh rendahnya basis inflasi pada tahun-tahun sebelumnya, dinamika harga energi, serta kondisi iklim yang berdampak terhadap biaya produksi dan distribusi pangan,” ungkap Reza.
Untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menyiapkan sejumlah langkah strategis.
Masyarakat didorong memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan pangan sehari-hari. Selain itu, warga juga diajak mempersiapkan kebutuhan pangan lebih awal saat harga masih relatif terjangkau.
Pemerintah turut menggalakkan Gerakan Stop Boros Pangan sebagai upaya mengendalikan konsumsi dan mengurangi pemborosan bahan pangan.
Tak hanya itu, dukungan Belanja Tidak Terduga (BTT) juga disiapkan untuk mendukung intervensi apabila kondisi di lapangan membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Melalui kegiatan Bincang Media SENJA, TPID Sulawesi Utara juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Sebab, pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada intervensi harga dan ketersediaan pasokan, tetapi juga pemahaman masyarakat terhadap kondisi pasar.
Informasi yang akurat mengenai perkembangan harga, pasokan, dan kebijakan pemerintah diharapkan dapat mencegah munculnya ekspektasi kenaikan harga yang berlebihan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Purwanto, Kepala Biro Perekonomian Sulut Reza A. W. Dotulung, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulut Rahel Ruth Rotinsulu, perwakilan Satgas Pangan Polda Sulawesi Utara IPDA Donny Samel, serta staf Dinas Pertanian dan Peternakan Sulut Angelique Tolu.
Melalui sinergi lintas instansi dan komunikasi publik yang terbuka, TPID Sulawesi Utara berharap stabilitas harga serta ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dapat terus terjaga selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. (***)
