Penulis: Deon Yohanes Wonggo | Identitas: Presidium Daerah IKA GMNI Sulawesi Utara 2025-2030
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terus tergerus dan kini menembus level tertinggi dalam sejarah, bukan sekadar masalah angka ekonomi. Jika ditelusuri benang merahnya, pelemahan ini berhubungan erat dengan dinamika hubungan luar negeri dan pilihan aliansi strategis yang diambil para pemimpin bangsa ini, mulai dari semangat kemandirian Presiden pertama Ir. Soekarno, langkah transisi Presiden Jokowi, hingga keputusan-keputusan besar Presiden Prabowo Subianto yang kini berkuasa. Semua perjalanan sejarah dan kebijakan ini, pada akhirnya selalu bermuara pada satu kekuatan besar, Amerika Serikat.
Sejarah mencatat, semangat kemandirian dan kebebasan menentukan arah sendiri sejatinya adalah warisan utama Bapak Bangsa, Ir. Soekarno. Beliau gigih memperjuangkan agar Indonesia tidak menjadi kaki tangan kekuatan manapun, melainkan berdiri sejajar dan bebas menentukan kebijakan sendiri. Semangat inilah yang kini secara tegas diteruskan dan dihidupkan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto. Langkah-langkah besar yang diambil pemerintahan saat ini mulai dari aliansi pertahanan, ekonomi, hingga keuangan sesungguhnya adalah kelanjutan dari cita-cita luhur itu, meski dampak yang timbul terasa sangat berat bagi stabilitas nilai mata uang kita.
Berikut adalah rangkaian kebijakan yang menjadi pemicu utama, lengkap dengan kaitan sejarah, dampak jangka pendek, serta potensi keuntungan jangka panjang yang menjadi tujuan strategis besar ini:
Pertama, Kebijakan Pertahanan: Mengalihkan Sumber Alutsista
Prabowo memilih memperkuat pertahanan negara dengan lebih banyak mengandalkan pasokan alat utama sistem senjata (alutsista) dari negara-negara di luar lingkaran Barat, menjauh dari ketergantungan tradisional kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Di mata pasar keuangan global, langkah ini bukan sekadar urusan militer, melainkan sinyal nyata pergeseran aliansi politik. Pasar membaca bahwa Indonesia kini mulai menjauh dari lingkaran kekuasaan yang dikendalikan AS. Dampaknya langsung terasa: kepercayaan investor asing menurun drastis, modal mulai keluar, dan rupiah pun kehilangan penyangga utamanya.
Potensi Keuntungan Jangka Panjang: Langkah ini menempatkan Indonesia pada posisi yang jauh lebih aman dan berdaulat. Tidak lagi bergantung pada satu pihak saja berarti kita terbebas dari ancaman embargo, penghentian pasokan mendadak, atau intervensi kebijakan pertahanan sebagai alat tekanan politik. Di masa depan, kemandirian pertahanan adalah syarat mutlak agar kedaulatan negara benar-benar utuh, yang pada gilirannya menciptakan stabilitas politik jangka panjang—fondasi utama kekuatan ekonomi dan nilai mata uang yang kokoh.
Kedua, Strategi Energi: Pembelian Minyak dari Rusia
Di tengah ketegangan geopolitik dan pemberlakuan sanksi internasional, pemerintah mengambil keputusan membeli minyak mentah dalam jumlah besar dari Rusia. Tujuannya jelas: menjamin ketersediaan energi dengan harga yang kompetitif. Namun, transaksi ini sulit dilakukan menggunakan dolar AS, memaksa penggunaan mata uang lain atau mekanisme pembayaran khusus. Hal ini otomatis mengurangi kebutuhan sekaligus ketersediaan dolar di pasar domestik, serta memicu kekhawatiran pelaku pasar bahwa Indonesia berisiko terkena dampak sanksi. Ketidakpastian inilah yang menekan nilai tukar semakin dalam.
Potensi Keuntungan Jangka Panjang: Diversifikasi sumber energi ini menjamin ketahanan energi nasional tidak tergoyahkan oleh konflik atau kebijakan satu negara tertentu. Penggunaan mata uang lokal atau mekanisme pembayaran bilateral juga menjadi batu loncatan melepaskan ketergantungan berlebih pada dolar AS dalam perdagangan internasional. Jika berhasil diterapkan luas, posisi tawar ekonomi Indonesia akan naik drastis, biaya transaksi perdagangan turun, dan kita tidak lagi mudah terguncang hanya karena fluktuasi mata uang negara lain.
Ketiga, Kedaulatan Ekonomi: Menolak Pinjaman IMF
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menolak opsi pinjaman atau keterlibatan lembaga keuangan internasional seperti IMF. Langkah ini sejalan dengan semangat kemandirian agar kebijakan ekonomi Indonesia tidak diatur dari luar. Namun, di kacamata pasar global, IMF adalah perpanjangan tangan kebijakan ekonomi Barat dan menjadi jaminan kepercayaan utama dunia. Dengan menolak keterlibatan itu, pasar menilai Indonesia kehilangan jaring pengaman keuangan saat menghadapi guncangan. Hilangnya jaminan internasional ini menjadi salah satu pemicu terbesar melemahnya daya tarik aset keuangan kita.
Potensi Keuntungan Jangka Panjang: Menolak campur tangan IMF berarti menolak resep kebijakan ekonomi yang sering kali tidak sesuai dengan karakter dan kebutuhan bangsa kita, yang terbukti di banyak negara justru mematikan industri dalam negeri dan memiskinkan rakyat. Di jangka panjang, kebijakan ekonomi yang murni disusun sesuai kepentingan nasional akan membangun struktur ekonomi yang kuat, mandiri, dan tahan banting. Kendali penuh atas kebijakan moneter dan fiskal adalah kunci agar nasib ekonomi kita sepenuhnya ada di tangan bangsa sendiri, bukan ditentukan resep asing.
Keempat, Posisi Geopolitik: Bergabung ke BRICS
Tak lama setelah dilantik, Prabowo resmi membawa Indonesia masuk ke dalam kelompok BRICS. Secara ideologis, ini adalah langkah nyata mewujudkan cita-cita kemandirian ekonomi, membangun kekuatan penyeimbang di dunia. Namun, pasar keuangan melihatnya sebagai keputusan tegas berpindah kubu, menjauh dari sistem ekonomi yang telah puluhan tahun dikendalikan oleh AS dan sekutunya. Akibatnya, investor yang bergerak dalam lingkaran ekonomi Barat menarik modalnya, permintaan terhadap rupiah menurun, dan dolar kembali menjadi buruan utama.
Potensi Keuntungan Jangka Panjang: Masuk ke BRICS membuka gerbang pasar raksasa baru yang tidak lagi didominasi aturan Barat. Indonesia memiliki peluang emas menjadi salah satu kekuatan utama di pasar negara berkembang, mendapatkan akses investasi, teknologi, dan kerjasama keuangan alternatif yang lebih menguntungkan. Kelompok ini bergerak menciptakan tatanan ekonomi dunia yang lebih adil, dan sebagai anggotanya, Indonesia berhak ikut menentukan aturan main baru. Posisi ini akan mengangkat peran dan nilai rupiah menjadi mata uang regional yang lebih dihormati dan dibutuhkan dunia di masa depan.
Kelima, Jejak Langkah Jokowi: Awal Pergeseran Arah
Penting dicatat bahwa arah perjalanan ini sesungguhnya sudah mulai dibuka dan disiapkan oleh Presiden sebelumnya, Joko Widodo. Di masa pemerintahannya, Jokowi mulai memperluas kerjasama strategis dengan berbagai negara di luar lingkaran tradisional, membangun hubungan erat dengan Tiongkok, Rusia, dan negara-negara lain, serta mulai mengurangi ketergantungan berlebih pada AS dalam beberapa sektor strategis. Langkah-langkah Jokowi itulah yang menjadi jembatan dan fondasi bagi Prabowo untuk kemudian melangkah lebih jauh dan lebih tegas lagi mewujudkan kemandirian ekonomi dan politik yang sesungguhnya. Akan tetapi, dampak penuh dari pergeseran arah ini baru benar-benar terasa berat dan menekan nilai tukar rupiah di masa pemerintahan Prabowo saat ini.
Namun, untuk memahami betapa krusialnya peran AS di sini, kita wajib menengok kembali sejarah pahit jatuhnya Orde Baru di bawah Soeharto.
Pada tahun 1998, kekuasaan Soeharto yang selama puluhan tahun tampak tak tergoyahkan runtuh dalam waktu singkat. Kuncinya ada di Washington. Saat itu, di bawah tekanan AS, IMF memberikan bantuan pinjaman dengan syarat-syarat yang sangat mematikan: pembubaran monopoli, keterbukaan pasar, hingga pemutusan hubungan kerjasama tertentu. Saat itu, ketika kebijakan Soeharto dianggap mulai menyimpang atau tidak lagi sejalan dengan kepentingan AS, dukungan politik dan ekonomi secara diam-diam ditarik kembali. Nilai tukar rupiah yang tadinya stabil langsung dihancurkan, cadangan devisa tersedot habis, kepercayaan pasar hilang total, dan Soeharto pun harus turun tahta. Ini adalah pelajaran paling mahal: selama puluhan tahun, stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah Indonesia sangat bergantung pada seberapa dekat dan sejalan kebijakan kita dengan Amerika Serikat.
Menyambung Benang Merah Sejarah: Dari Soekarno, Jokowi, hingga Prabowo
Semangat kemandirian Soekarno yang tidak ingin terikat pada kekuatan manapun, langkah transisi Jokowi yang mulai membuka jalan kerjasama baru, hingga keputusan-keputusan besar Prabowo saat ini yang secara tegas menentukan aliansi sendiri, semuanya memiliki satu tujuan mulia: Indonesia yang berdaulat, bebas, dan mandiri. Namun, di sisi lain, semua langkah ini memiliki satu dampak konsekuensial yang sama yakni menjauhkan posisi Indonesia dari lingkaran kekuasaan dan pengaruh Amerika Serikat.
Dan di situlah letak inti masalahnya. Sejarah membuktikan, entah di masa Soeharto, masa transisi Jokowi, atau masa kini di bawah Prabowo, nasib ekonomi dan nilai tukar rupiah Indonesia selalu bermuara dan ditentukan oleh reaksi Amerika Serikat. Ketika kebijakan kita sejalan, ekonomi tumbuh dan rupiah kuat. Ketika kita mulai melangkah keluar dari jalur yang mereka tentukan entah itu karena semangat kemandirian ala Soekarno, langkah pembukaan jalan ala Jokowi, atau ketegasan aliansi ala Prabowo tekanan ekonomi langsung datang menghantam, dan rupiah lah yang menjadi sasaran utama hukuman pasar global yang dikendalikan AS.
Jadi, pelemahan rupiah saat ini bukan sekadar gejala ekonomi biasa. Ia adalah cerminan nyata harga mahal yang harus dibayar di jangka pendek atas semangat kemandirian yang diwariskan Soekarno, yang mulai disiapkan Jokowi, dan kini diteruskan Prabowo. Namun di balik tekanan dan gejolak yang terasa berat saat ini, tersimpan potensi keuntungan jangka panjang yang jauh lebih besar: sebuah struktur negara yang benar-benar berdaulat, ekonomi yang mandiri, dan nilai tukar rupiah yang kokoh karena berdiri di atas kekuatan sendiri, bukan belas kasihan kekuatan asing.
Selama Indonesia memilih jalur bebas dan aktif yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat, selama itulah kita akan menghadapi tekanan. Namun sejarah juga mencatat, bahwa bangsa yang berani membayar harga kemandiriannya, pada akhirnya akan berdiri sebagai kekuatan yang tidak bisa lagi dijatuhkan oleh kekuatan manapun. Inilah konsekuensi dan sekaligus harapan besar dari kemandirian yang sedang kita perjuangkan.
