Manado,SatuUntukSemua.ID – Proses persidangan kasus hibah GMIM makin mengerucut. Usai saksi-saksi dan ahli dipanggil untuk diperiksa dan dimintai keterangan, kini giliran para terdakwa dijadikan saksi.
Kali ini Pdt Hein Arina yang bersaksi untuk 4 terdakwa. Puluhan pertanyaan dilontarkan hakim, Jaksa Penuntutan Umum (JPU) serta Penasihat Hukum (PH). Sekitar 1 jam saksi Pdt Hein Arina diperiksa.
Dalam persidangan, Pdt Hein Arina mengungkapkan bahwa dirinya terpilih sebagai Ketua Sinode sejak 2018-2022 kemudian kembali terpilih pada 2022-2027.
“Sebelumnya saya itu Wakil Ketua Sinode GMIM. Dan saat saya menjabat wakil ketua, hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut sudah memberikan hibah,” katanya.
Namun menurut saksi Pdt Hein Arina nilai hibah GMIM meningkat sejak 2018. Itu menurutnya, karna ada peningkatan kebutuhan dari Sinode GMIM yang dinilai Pemprov Sulut, sesuai ketentuan untuk dibantu dan mendapatkan hibah.
“Jadi sejak 2018-2022 itu, nilai hibahnya meningkat. Karena ada kebutuhan. Baik untuk pelayanan dibidang kesehatan, pelayanan dibidang pendidikan. Juga diakonia dan membantu banyak jemaat,” sebutnya.
Menanggapi pertanyaan Hakim Ketua Achmad Paten Sili terkait apakah selama ini ada intervensi dari Pemprov Sulut mengenai dana hibah, saksi Pdt Hein Arina secara tegas mengatakan bahwa tidak ada.
“Tidak ada intervensi dari Pemprov Sulut. Proses hibah ini ada polanya yang ditentukan dalam sidang tahunan. Nah kemudian pencairan hibah itu sesuai dengan proposal dan disalurkan sesuai peruntukan. Memang ada proposal yang masuk di tahun yang sama dengan pencairan dana hibah. Tapi tidak ada intervensi,” ungkapnya.
Saksi Pdt Hein Arina juga mengatakan bahwa semua proses hibah dan koordinasi yang dirinya lakukan selama ini adalah penugasan lembaga, dalam hal ini Sinode GMIM. Karena menurut Arina, tugas dan tanggungjawab yang dirinya lakukan adalah bentuk penugasan dari hasil Sidang Tahunan GMIM.
“Saya itu yang menandatangani pakta integritas dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Karena itu sebelumnya, saya sering cemas, jangan sampai kalau ada apa-apa saya yang diikat. Karna itu saya selalu menyampaikan kepada semua pengurus Sinode GMIM, bekerja sesuai aturan. Karena saya menjalankan tugas ini berdasarkan penugasan dalam sidang tahunan,” ujarnya.
Saksi Pdt Hein Arina juga memastikan bahwa semua Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan dana hibah semua lengkap dan sesuai dengan peruntukan. Kepastian lengkapnya LPJ dana hibah itu menurut Hein Arina, karena dirinya bersama Bendahara Sinode GMIM yang memeriksa serta menandatangani dokumen LPJ untuk dimasukkan ke Pemprov Sulut.
“Jadi LPJ untuk semua pembangunan infrastruktur gereja, rektorat, Pascasarjana, kegiatan Perkemahan Karya Pemuda GMIM (PKPG), beasiswa, kegiatan di Jerman serta proyek lain itu semua ada LPJ nya. Dan itu dimasukkan ke Pemprov Sulut. Kalau berkaitan dengan perbendaharaan saya selaku Ketua Sinode GMIM bersama sekretaris dan bendahara ikut bertandatangan disitu,” ucapnya.
Pdt Hein Arina juga memastikan bahwa 4 terdakwa yakni Steve Kepel, Asiano Gammy Kawatu, Freddy Kaligis juga Jefry Korengkeng tidak meminta serupiah pun atas dana hibah tersebut.
“Tidak ada permintaan secara pribadi dari 4 terdakwa untuk meminta uang hibah untuk kepentingan pribadi,” ungkapnya usai menjawab pertanyaan Hakim Ketua Ahmad Paten Sili.
Saksi Pdt Hein Arina juga mengaku bahwa ada saksi Melky Matindas datang menemuinya untuk melakukan beberapa perubahan proposal dan LPJ.
“Waktu itu Pemprov meminta pertanggungjawaban tahun 2020. Dari pihak kami tidak bisa memberikan pertanggungjawaban. Kemudian saya mengusulkan agar kita kembalikan saja uang hibah ini. Kemudian saksi Melky Matindas mengusulkan, apakah ada pada kegiatan 2020 yang belum terbiayai. Saya bilang ada. Ada pembangunan rektorat. Sehingga ada perubahan proposal dan pertanggungjawaban. Itu atas arahan Melky Matindas. LPJ pembangunan rektorat itu juga sesuai. Dan sudah dimasukkan,” kuncinya. (***)
