BOLMONG, SatuUntukSemua.id – Dampak kekeringan tanaman di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Tahun 2026 mencapai 2.390,25 hektare. Data tersebut mendorong Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dari Fraksi Partai Golkar, Sulhan Manggabarani, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera menyiapkan bantuan pengolahan lahan dan benih bagi petani terdampak.
Berdasarkan rekapitulasi resmi DAMPAK KEKERINGAN TANAMAN KAB. BOLMONG TA. http://2026.xlsx, luas terdampak terdiri atas 482,75 hektare padi sawah dan 1.907,5 hektare jagung yang tersebar di 14 kecamatan.
“Petani tidak boleh dibiarkan menanggung sendiri dampak kekeringan. Pemkab harus segera menyiapkan langkah pemulihan, mulai dari pendataan yang akurat, bantuan pengolahan lahan, hingga penyediaan benih agar petani dapat kembali menanam ketika kondisi memungkinkan,” tegas Sulhan, Minggu (18/10/2026).
Ia mengingatkan, angka dalam rekapitulasi tersebut merupakan luas tanaman terdampak kekeringan, bukan berarti seluruhnya telah mengalami puso atau gagal panen. Kondisi tanaman yang masih dapat diselamatkan dan yang telah puso perlu dipisahkan melalui verifikasi lapangan.
Sulhan meminta Dinas Pertanian tidak berhenti pada angka luas per kecamatan. Ia mendesak pendataan dilengkapi secara by name, by address bersama penyuluh pertanian dan pemerintah desa.
Data yang diminta meliputi nama dan alamat petani, desa dan kecamatan, kelompok tani, lokasi dan luas lahan dengan koordinat, jenis komoditas, tingkat kerusakan, dan kebutuhan bantuan.
“Saya meminta Dinas Pertanian bersama penyuluh di setiap kecamatan dan pemerintah desa turun langsung memastikan datanya. Harus jelas siapa petaninya, di desa mana, di mana lahannya, berapa luas yang terdampak, dan bantuan apa yang dibutuhkan,” ujarnya.
Dari 14 kecamatan, Lolak mencatat luas terdampak terbesar yakni 974 hektare (27 ha padi dan 947 ha jagung), disusul Poigar 333,5 hektare dan Sangtombolang 270,5 hektare. Untuk padi sawah, terdampak terbesar ada di Dumoga Timur 147 hektare.
Rinciannya:
Dumoga Barat 40 ha, Dumoga Utara 35 ha, Dumoga Timur 194 ha, Dumoga Tengah 21 ha, Dumoga Tenggara 56,75 ha, Lolayan 88,5 ha, Dumoga 25 ha, Passi Barat 30 ha, Poigar 333,5 ha, Bolaang Timur 105 ha, Bolaang 200 ha, Lolak 974 ha, Sangtombolang 270,5 ha, dan Bilalang 17 ha.
Sulhan mendorong dua skenario penanganan:
1. Untuk lahan siap tanam November – awal Desember 2026, Ia meminta Pemkab segera menyiapkan bantuan pengolahan lahan dan benih melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai ketentuan.
2. Untuk lahan belum siap karena panas berlanjut, Ia meminta kebutuhan petani segera diusulkan dalam APBD 2027 agar tidak terlewat.
“Kalau ada lahan yang sudah siap ditanami pada November atau awal Desember, saya berharap Pemkab segera menyiapkan bantuan. Kalau lahannya belum siap, jangan dipaksakan menanam, tetapi petaninya harus tetap didata dan kebutuhannya diusulkan dalam anggaran 2027. Harus ada kepastian tindak lanjut,” katanya.
Ia juga menekankan bantuan harus disiapkan terkoordinasi, antara pengolahan lahan, benih, dan ketersediaan air termasuk pemanfaatan pompa dan pengaturan irigasi.
“Jangan sampai benih dibagikan, tetapi lahannya belum bisa diolah atau airnya belum tersedia,” ujarnya.
Sebagai pimpinan DPRD, Sulhan menegaskan penetapan penerima harus adil, berdasarkan kondisi lapangan dan persyaratan program, tanpa membedakan kedekatan pribadi maupun pilihan politik.
“Tidak boleh ada petani terdampak yang terlewat hanya karena tidak memiliki kedekatan dengan pihak tertentu. Pastikan juga tidak ada penerima yang tercatat ganda,” pungkasnya.
Sulhan meminta Dinas Pertanian menetapkan target waktu penyelesaian pendataan dan melaporkannya ke DPRD sebagai bahan pengawasan. (***)
