BITUNG, SatuUntukSemua.id – Kantor Pertanahan Kota Bitung bersama Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Ditjen PSKP) Kementerian ATR/BPN turun langsung ke lapangan untuk mempercepat penyelesaian kasus pertanahan di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kamis (1/10/2026).
Kegiatan Penelitian Data Yuridis dan Data Fisik tersebut dilaksanakan pada Kamis, 1 Oktober 2026. Pemeriksaan dan verifikasi dilakukan secara langsung di atas objek tanah yang menjadi aduan masyarakat.
Tim gabungan terdiri dari Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa serta Seksi Survei dan Pemetaan Kantah Kota Bitung, Tim Ditjen PSKP Kementerian ATR/BPN, petugas teknis, serta aparat kelurahan setempat.
Agenda ini bertujuan untuk mencocokkan keabsahan dokumen hukum dengan kondisi dan batas-batas bidang tanah aktual di lapangan. Tim melakukan pengukuran ulang, pemetaan bidang, pengumpulan keterangan saksi batas, serta penelusuran riwayat kepemilikan untuk melengkapi validasi data yuridis.
Proses peninjauan lapangan berlangsung tertib, aman dan kondusif dengan pendampingan pihak terkait.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung, Steven O.K Wowowor, menegaskan bahwa penelitian lapangan ini adalah prosedur krusial untuk menghasilkan keputusan yang objektif dan berkeadilan.
“Penelitian data fisik dan yuridis ini kami lakukan untuk memastikan kebenaran materiil di lapangan. Kami tidak hanya melihat dokumen di atas meja, tapi kami cocokkan langsung dengan fakta di lapangan. Ini prinsip kami dalam menyelesaikan setiap pengaduan sengketa secara profesional, transparan dan akuntabel,” tegas Steven.
Ia menambahkan, hasil verifikasi ini akan menjadi dasar hukum yang kuat.
“Hasil pengukuran ulang dan keterangan para pihak akan kami tuangkan dalam laporan resmi sebagai bahan rekomendasi penanganan kasus. Komitmen kami jelas, menghadirkan kepastian hukum dan mengentaskan konflik pertanahan di Kota Bitung. Kami minta masyarakat percaya dan mendukung proses ini sampai tuntas,” pungkasnya.
Melalui sinergi antara Kantah Kota Bitung dan Kementerian ATR/BPN ini, penyelesaian sengketa di Pinasungkulan diharapkan segera menemukan titik terang dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
