JAKARTA, SatuUntukSemua.id – Otoritas Jasa Keuangan, OJK, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, LPS, dan Badan Pusat Statistik, BPS, mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, SNLIK, Tahun 2026.
Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan. Indeks literasi keuangan masyarakat naik menjadi 69,57 persen. Indeks inklusi keuangan juga meningkat menjadi 93,61 persen.
Capaian ini lebih tinggi dibanding SNLIK 2025 yang mencatat indeks literasi 66,64 persen dan inklusi 92,74 persen. Bahkan hasilnya sudah melampaui target RPJMN 2025–2029 untuk tahun 2029, yaitu literasi 69,35 persen dan inklusi 93 persen.
Pengumuman disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BPS Jakarta, Senin 10 Agustus 2026.
SNLIK menjadi instrumen utama untuk memotret pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Data ini digunakan sebagai dasar merumuskan kebijakan dan program penguatan literasi dan inklusi keuangan ke depan.
Untuk pertama kalinya, survei ini dikerjakan bersama oleh OJK, LPS, dan BPS. Sebelumnya hanya OJK dan BPS. Kolaborasi ini dilakukan agar hasil survei lebih komprehensif dan bisa menjawab kebutuhan data pemerintah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif, DNKI.
Cakupan survei tahun ini juga diperluas. Pengukuran tidak hanya pada perbankan, pasar modal, asuransi, pembiayaan, dana pensiun, pegadaian, dan fintech lending. SNLIK 2026 juga memasukkan sistem pembayaran, jaminan sosial, aset kripto, inovasi teknologi sektor keuangan, koperasi simpan pinjam, hingga layanan PT Pos Indonesia.
Dengan capaian yang melampaui target lima tahun ke depan, OJK, LPS, dan BPS berkomitmen terus memperkuat edukasi dan perluasan akses keuangan hingga ke seluruh pelosok. Tujuannya agar masyarakat semakin cakap mengelola keuangan dan terlayani produk jasa keuangan formal yang aman. (***)
