BALI, SatuUntukSemua.id – Anggota Komisi VI DPR RI, Chirstiany Eugenia Patuntu (CEP), bersama rombongan Komisi VI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali pada Rabu, 18/6/2026. Agenda utama kunjungan ini adalah mengkaji langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan dan evaluasi kinerja BUMN sebagai instrumen pembangunan nasional.
Dalam forum dialog bersama mitra kerja, Komisi VI DPR RI menegaskan tiga poros kebijakan yang menjadi fokus penguatan.
Pertama, optimalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai simpul distribusi primer di tingkat desa. Komisi VI menilai KDMP berpotensi memotong rantai distribusi yang selama ini memberatkan harga di tingkat konsumen. Dengan peran itu, koperasi tidak hanya menjadi wadah simpan-pinjam, tetapi juga pusat logistik dan pemasaran produk lokal.
Kedua, penguatan hilirisasi pangan berbasis koperasi. Komisi VI menyoroti pentingnya koperasi menjadi motor pengolahan pasca-panen agar nilai tambah pertanian dan perikanan tidak hilang di tengah jalan. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menjaga daya saing UMKM dan keberlangsungan pasar tradisional sebagai urat nadi ekonomi rakyat.
Ketiga, sinergi BUMN dan Kementerian Koperasi untuk ketahanan energi. Komisi VI mendorong percepatan pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai energi alternatif berbasis produksi dalam negeri. Menurut CEP, transisi ke CNG relevan untuk menekan ketergantungan impor energi sekaligus menciptakan multiplier effect bagi industri dan UMKM yang menggunakan energi.
“Penguatan kolaborasi antara pemerintah, BUMN, koperasi, dan pelaku usaha adalah keniscayaan. Tujuannya satu: memastikan program negara sampai dan memberi manfaat nyata di level desa. Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan hanya bisa tumbuh kalau simpul-simpul ekonomi rakyat diperkuat,” ujar CEP.
Melalui kunjungan ini, Komisi VI DPR RI berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi bahan kebijakan untuk mempercepat pemerataan ekonomi, memperkuat ketahanan energi nasional, serta menjaga marwah ekonomi kerakyatan sebagai fondasi pembangunan. (***)
