Sitaro, SatuUntukSemua.id — Mayheard Enggel Mogi, selaku Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah), Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), yang baru dilantik beberapa hari lalu, langsung memetakan arah kerja 2026. Fokus utamanya menyelesaikan masalah pertanahan khas wilayah kepulauan agar kepastian hukum hak atas tanah warga semakin terjamin.
Kondisi geografis Kep. Sitaro dengan pulau-pulau terpisah membuat akses validasi data fisik bidang dan pengukuran jadi tantangan. Strategi pelayanan pun disesuaikan agar tidak membebani masyarakat.
Adapun Tiga Pilar Program Prioritas BPN Kep. Sitaro 2026 ialah;
1. Percepatan PTSL dan Pendaftaran Tanah Sistematis.
*Pendataan bidang tanah dikebut sampai ke pulau-pulau terluar. Tujuannya menekan jumlah tanah belum terdaftar dan mencegah sengketa batas sejak dini.
2. Peningkatan Kualitas Data Fisik-Yuridis
*Peta bidang dan data di sistem komputerisasi dirapikan. Data bersih jadi kunci penerbitan sertifikat yang akurat, cepat, dan bebas tumpang tindih.
3. Layanan Jemput Bola dan Digitalisasi
*Petugas turun langsung ke desa dan kelurahan di kepulauan. Pemanfaatan aplikasi serta komunikasi digital didorong supaya warga tidak perlu bolak-balik ke kantor kabupaten.
Sinergi dengan Pemda Kep. Sitaro, camat, hukum tua, dan tokoh adat juga dikuatkan. Perangkat desa berperan penting memvalidasi penguasaan tanah dan meredam potensi konflik agraria dari hulu.
Terkait data dan kepastian hukum, ia menegaskan program kerjanya terus digenjot.
“Program kami sederhana, data harus benar, layanan harus sampai. Masalah pertanahan di kepulauan sering karena data fisik-yuridis belum lengkap. Kalau data beres dari awal, sertifikat yang terbit pasti akurat dan kuat secara hukum. Itu target utama kami,” jelas Mogi.
Soal akses layanan, ia menambahkan bahwa mengingat akses ke kantor kabupaten jauh, maka pihaknya akan maksimalkan layanan jemput bola.
“Petugas akan turun ke pulau-pulau. Kami juga dorong pemanfaatan teknologi supaya masyarakat bisa konsultasi dan memantau berkas tanpa harus menyeberang. Pelayanan harus menjangkau semua warga,” tambah Mogi.
Untuk integritas dan kepercayaan publik, Mayheard menutup dengan tegas, menurutnya tanpa integritas, program bagus tidak ada artinya.
“Kami jaga profesionalisme ASN, transparan dalam proses, dan tolak segala bentuk maladministrasi. Tujuannya satu, masyarakat percaya bahwa BPN hadir untuk melayani dan melindungi hak atas tanah mereka,” tutupnya.
Dengan program terarah dan semangat melayani, BPN Kep. Sitaro optimis mempercepat reforma agraria. Targetnya lebih banyak warga kepulauan memegang sertifikat sah, birokrasi transparan, dan konflik tanah berkurang sehingga berdampak langsung pada kepastian hukum serta kesejahteraan masyarakat. (***)
