SatuUntukSemua.id – Ketua Jurnalis Rakyat Indonesia (JARI) Michael Pusung menanggapi pernyataan Kadisnaker Manado Fadly Kasim terkait ajakan mogok kerja ASN dan menantang Presiden Prabowo Subianto.
Meski pada akhirnya dirinya mengemukakan permintaan maaf akibat pernyataan tersebut memantik huru-hara publik Bumi Nyiur Melambai.
Salah satu Fungsionaris LPM Sulawesi Utara ini mengatakan, Mengemukakan gagasan mogok kerja sebagai solusi pertama justru bisa menjadi beban bagi negara dan masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan publik optimal.
Ia menggarisbawahi, Panca Prasetya Korpri memang mengedepankan kesejahteraan ASN, namun juga menekankan dedikasi terhadap negara sekaligus tanggung jawab kepada rakyat.
“TPP sebagai salah satu komponen kesejahteraan memang penting, namun ada berbagai jalur yang lebih konstruktif untuk menyampaikan aspirasi: mulai dari koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, mengajukan usulan melalui forum kerja sama antara Korpri dan pemerintah pusat, hingga berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan ASN,” kata Ketua Topan 08 Manado dengan nada kesal.
Dia menjelaskan, ASN memiliki peran sentral dalam menjalankan program pembangunan guna melayani masyarakat.
“Mogok kerja bisa mengganggu layanan esensial seperti kesehatan, pendidikan, hingga urusan administrasi publik yang sangat dibutuhkan oleh rakyat,” jabarnya.
“Lebih baik fokus pada sinergi antara Korpri, pemerintah, dan semua pihak untuk mencari solusi bersama yang menguntungkan semua pihak, bukan mengambil langkah yang berpotensi merugikan publik,” pesannya.
