SatuUhtukSemua.id – Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud menyelenggarakab menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sebagai wujud sinergi dan upaya bersama untuk percepatan digitalisasi transaksi Pemerintah Daerah khususnya wilayah Kepl. Talaud, Jumat (13/3/2026).
Kegiatan ini menjadi salah satu langka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk terus memacu digitalisasi transaksi Talaud untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Melalui sinergi bersama Bank Indonesia, pemerintah daerah optimistis bahwa elektronifikasi keuangan daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan.Bupati Kepulauan Talaud, Welly Titah, memimpin langsung pertemuan krusial tersebut pada
Turut hadir Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Joko Supratikto, serta jajaran Forkopimda dan perwakilan Bank SulutGo.
Welly menegaskan bahwa kolaborasi antarlembaga merupakan kunci utama dalam mengubah wajah ekonomi perbatasan melalui teknologi.
“Kami sangat mengapresiasi kolaborasi strategis dengan Bank Indonesia. Harapan saya, sinergi antara Pemerintah Daerah, BI, dan Bank RKUD terus terbangun kuat untuk mendorong digitalisasi keuangan, khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaud demi kesejahteraan rakyat,” tutur Welly.
Joko Supratikto memaparkan prestasi gemilang Kabupaten Kepulauan Talaud. Saat ini, skor Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Talaud mencapai 98,00 persen.
Angka tersebut menempatkan Talaud pada peringkat kelima dari 70 kabupaten di wilayah Sulawesi untuk semester II tahun 2025. Namun, Joko mengingatkan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap konsisten menjaga komitmen tersebut.
“Kami mengapresiasi peningkatan Indeks ETPD Talaud yang mencapai skor 98,00 persen. Kami mengharapkan adanya komitmen pimpinan dan sinergi antar-OPD dalam mempercepat implementasi digitalisasi daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal,” ucap Joko.
Joko juga menekankan pentingnya integrasi sistem agar manfaatnya langsung menyentuh masyarakat bawah. Ia berharap digitalisasi ini mampu mempercepat pelayanan publik sekaligus menekan kebocoran anggaran. Dengan sistem yang transparan, kesejahteraan warga di Bumi Porodisa tentu akan lebih terjamin di masa depan.
