SatuUntukSemua.id – Bank Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melaksankan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada Kamis lalu.
Hal ini dilakukanuntuk memperkuat pengendalian inflasi Bolmong sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di wilayah Sulawesi Utara.
Bertempat di Kotamobagu, pertemuan ini fokus pada sinergi lintas instansi dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang mulai berdampak pada sektor energi dan pangan lokal.
Wakil Bupati Bolaang Mongondow, Dony Lumenta, memimpin langsung jalannya pertemuan tersebut. Ia menekankan bahwa gejolak geopolitik dunia saat ini memicu kenaikan biaya energi yang merambat ke harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu, TPID harus bergerak lebih responsif dan tepat sasaran melalui pemantauan pasar secara rutin. Selain itu, pemerintah mendorong masyarakat untuk lebih produktif dengan memanfaatkan lahan tidur menjadi area pertanian yang menghasilkan.
Dony Lumenta mengingatkan anggota tim untuk menjaga komunikasi yang efektif kepada publik agar tidak terjadi kepanikan belanja.
“TPID harus terus melakukan berbagai inovasi melalui langkah-langkah strategis yang sinergis, responsif, dan tepat sasaran dalam pengendalian inflasi,” ujar Dony dalam sambutannya.
Pesan ini menjadi pengingat penting terutama menjelang periode Ramadhan dan Idul Fitri 2026 yang biasanya mengalami lonjakan permintaan masyarakat.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Renold Asri, turut memaparkan arah kebijakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) tahun 2026. Ia menilai Kabupaten Bolmong memiliki posisi vital sebagai penyokong utama ketahanan pangan di Bumi Nyiur Melambai. Bank Indonesia mendorong penerapan teknologi pascapanen, seperti ozonisasi, untuk memperpanjang usia simpan komoditas yang rentan rusak agar nilai tambah petani tetap terjaga.
Renold menjelaskan bahwa penguatan sentra produksi pangan menjadi kunci utama dalam menekan laju kenaikan harga.
“Kabupaten Bolmong memiliki peran strategis sebagai salah satu lumbung pangan Sulawesi Utara yang harus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan petani,” tutur Renold Asri.
Pihaknya juga mendukung penuh perluasan kerja sama antar daerah guna memastikan distribusi komoditas tetap lancar dan merata ke seluruh wilayah.
Sebagai bentuk nyata komitmen tersebut, Pemkab Bolmong resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kota Kotamobagu. Kerja sama ini mencakup distribusi komoditas beras, jagung, dan gabah kering guna menjamin ketersediaan stok di kedua wilayah.
