Oleh: Deon Yohanes Wonggo, Alumni GMNI Manado, Jurnalis
SATUUNTUKSEMUA.ID – Perbincangan mengenai Kepala Daerah dipilih oleh rakyat semakin ramai diperbincangkan oleh masyarakat, baik kelas atas, menengah hingga bawah. Ada yang mendukung, tentu juga ada penentang garis keras dan sifatnya sangat militan.
Dalam perenungan pribadi saya, disertai pengalaman pernah studi di Jurusan Ilmu Komunikasi Fispol Unsrat ditambah dengan pengalaman pada berbagai rubrick pemberitaan, diriku coba menggunakan “Metode Analisis Komunikasi dan Interpretasi Wacana” sebagaimana yang kupahami.
ANALISIS KOMUNIKASI
Isi
Ada dua pandangan utama, yaitu sebagian pihak berpendapat bahwa mekanisme ini dapat mengurangi biaya politik, namun sebagian besar ahli dan lembaga seperti The Indonesian Institute (TII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritiknya.
Bahwa hal itu tidak menjamin pengurangan biaya politik dan bahkan berpotensi menciptakan korupsi baru serta merusak prinsip demokrasi.
Framing
Media dan para pembicara membingkai wacana ini dengan berbagai cara, yak k Pendukungnya menggunakan frame “efisiensi biaya” dan “pengendalian korupsi”.
Sementara itu, Kritikusnya menggunakan frame “pelanggaran hak rakyat”, “pelemahan demokrasi”, dan “potensi korupsi baru”.
Komunikasi Politik
Wacana ini mencerminkan dinamika kekuasaan antara eksekutif dan legislatif di tingkat lokal, Ada kekhawatiran bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD, akan membuat kepala daerah lebih fokus pada kepentingan DPRD ketimbang aspirasi masyarakat, sehingga merusak prinsip check and balance.
INTERPRETASI WACANA
Wacana Kritis
Dari perspektif CDA, wacana “Pilkada Dipilih DPRD” dapat dilihat sebagai upaya untuk memproduksi dan mempertahankan kekuasaan oleh kelompok tertentu.
Argumen tentang efisiensi biaya dapat dianggap sebagai alat untuk membenarkan perubahan mekanisme pemilihan yang sebenarnya bertujuan untuk memperkuat posisi DPRD dan partai politik.
Selain itu, wacana ini juga mencerminkan ketidakadilan dalam sistem politik, di mana rakyat yang seharusnya menjadi pusat demokrasi dikesampingkan.
Wacana Struktural
Struktur wacana ini menunjukkan adanya perdebatan yang sengit antara berbagai pihak, Setiap pihak menggunakan argumen dan bukti yang berbeda untuk mendukung pandangannya.
Misalnya, pendukungnya mengacu pada biaya politik yang tinggi saat pilkada langsung, sedangkan kritikusnya mengacu pada prinsip demokrasi dan pengalaman sejarah dimana pemilihan kepala daerah oleh DPRD menyebabkan gejolak politik.
Wacana Kontekstual
Konteks sosial, politik, dan sejarah sangat berpengaruh dalam interpretasi wacana ini. Di Indonesia, pilkada langsung telah menjadi bagian penting dari demokrasi lokal sejak reformasi.
Oleh karena itu, usulan untuk mengubah mekanisme pemilihan menjadi melalui DPRD dianggap sebagai ancaman terhadap kemajuan demokrasi yang telah dicapai.
Lebih lanjut, Selain itu, masalah korupsi dan biaya politik yang tinggi juga menjadi konteks penting dalam perdebatan ini.
KESIMPULAN
1. Struktur Wacana Politik Berperan Penting
– Struktur Wacana Berorientasi Pada Dinamika Dalam Parlemen
– Bahasa Wacana Menggandalkan Terminologi Politik dan Hierarki
– Simbolisme Wacana berfokus pada keabsahan institusi
– Terdapat Tren Pembentukan Narasi Untuk Meminimalkan Kritik Publik
2. Komunikasi Politik Bersifat Kontekstual
– Fokus Komunikasi pada Aktor Politik Dalam dan Antar Fraksi
– Dipengaruhi oleh Dinamika Hubungan antar institusi
– Berasosiasi dengan nilai etika politik dan Tata Kelola
– Respon Masyarakat sebagai konteks tambahan
3. Terdapat Tensi Antara Narasi Ideal Dan Realitas
– Narasi Ideal yang disemangatkan
– Realitas yang terjadi
– Dampak tensi terhadap legitimasi
– Upaya penyeimbang
4. Media Sebagai Perantara Penting
– Menyediakan akses informasi publik
– Membentuk wacana dan persepsi masyarakat
– Sarana pengawasan publik
– Menghubungkan masyarakat dengan DPRD
TANTANGAN
Netralitas dan Objektivitas
Beberapa media mungkin memiliki kecenderungan politik tertentu yang dapat memengaruhi penyajian informasi, sehingga berpotensi menyimpangkan persepsi masyarakat.
Keterbatasan Akses Informasi
Proses internal DPRD terkadang sulit diakses oleh media, sehingga informasi yang disampaikan mungkin tidak lengkap.
Diseminasi Hoaks
Di era digital, informasi salah atau hoaks tentang proses pemilihan dapat dengan cepat menyebar melalui media sosial, yang dapat mengganggu kebenaran dan stabilitas proses politik.
