Mitra,satuuntuksemua.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bertempat di Kantor DPRD Mitra, baru-baru ini.
Kegiatan strategis ini menghadirkan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat stabilitas ekonomi sekaligus mendorong percepatan transformasi digital di daerah.
HLM dipimpin oleh Wakil Bupati Minahasa Tenggara, Fredy Tuda serta dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Darmawan TB Hutabarat, Sekretaris Daerah Mitra, David Lalandos dan anggota TPID maupun TP2DD dari berbagai instansi terkait.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Fredy Tuda menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat digitalisasi transaksi dan menjaga stabilitas harga pangan menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional.
“Digitalisasi harus bergerak lebih cepat dan pengendalian inflasi harus dilakukan secara terencana dan terukur. Minahasa Tenggara harus mampu menjaga kestabilan harga sekaligus memperkuat pendapatan daerah melalui sistem transaksi yang modern,” tegasnya.
Fredy juga memberikan apresiasi kepada BI atas pendampingan yang konsisten sehingga TP2DD Kabupaten Mitra mampu mempertahankan status sebagai daerah dengan tingkat digitalisasi yang baik.
Pada kesempatan tersebut, Tasyafa Aleysa Taufi, Analis Yunior KPw BI Sulut, memaparkan perkembangan digitalisasi transaksi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I 2025, Mitra berhasil mempertahankan nilai 92,40 persen menempatkannya pada peringkat 38 dari 70 kabupaten di Sulawesi.
Tasyafa merekomendasikan sejumlah strategi, seperti penyelenggaraan HLM berkala, optimalisasi anggaran ETPD, peningkatan penggunaan kanal pembayaran nontunai, dan integrasi kebijakan daerah dengan kebijakan nasional seperti Kartu Kredit Indonesiandan sistem E-Tax.
Pembahasan inflasi daerah menjadi fokus utama lainnya. Gabriella Regina, Ekonom Yunior KPw BI Sulut, menyampaikan perkembangan harga komoditas yang sensitif terhadap musim dan distribusi, termasuk tomat, cabai, bawang merah, dan beras.
Ia juga menekankan empat strategi utama TPID dalam menjaga stabilitas harga yakni Keterjangkauan harga melalui Gerakan Pangan Murah; Ketersediaan pasokannlewat kerja sama antar daerah; Kelancaran distribusi dengan fasilitasi logistik pangan; Komunikasi efektif melalui HLM dan edukasi publik.
Sebagai tindak lanjut konkret, HLM ini turut dirangkaikan dengan peluncuran pembayaran retribusi daerah menggunakan QRIS yang diharapkan dapat mempercepat layanan publik, menutup potensi kebocoran pendapatan daerah, serta memudahkan masyarakat dalam bertransaksi secara digital.
Dengan penyelenggaraan HLM TPID dan TP2DD ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menegaskan langkah progresif menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan pro-masyarakat sembari memastikan stabilitas harga dan memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah
