SATUUNTUKSEMUA.ID – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling (YSK), melakukan langkah progresif dengan menemui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Selasa (4/11/2025) di Jakarta.
Pertemuan antara orang nomor 1 Pemprov Sulut tersebut merupakan bentuk tindak lanjut, Saat Menteri Bahlil mengunjungi Langowan, Kabupaten Minahasa, beberapa waktu lalu.
Dimana, Agenda berfokus pada dua isu strategis;
* Peningkatan penerangan listrik di wilayah kepulauan Sulut.
* Penataan dan penguatan Izin Pertambangan Rakyat (WPR/IPR) yang pro rakyat.
PEMBAHASAN BIDANG KELISTRIKAN
Jebolan Baret Merah Kopassus ini menjelaskan, Pemerintah pusat dan Pemprov Sulut berkomitmen memperluas akses listrik 24 jam bagi masyarakat kepulauan.
“Dalam waktu dekat, tiga pulau di Sulawesi Utara akan segera menikmati penerangan listrik 24 jam penuh. Saat ini masih ada sejumlah wilayah yang hanya menikmati listrik 6 jam hingga 12 jam per hari, dan ditargetkan akan beroperasi penuh 1×24 jam pada tahun 2026,” ungkap Gubernur YSK.
“Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Merdeka dari Kegelapan,” lanjut Top Leader Bumi Nyiur Melambai.
PEMBAHASAN BIDANG PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR/IPR)
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan, Dalam waktu dekat akan diterbitkan Peraturan Menteri ESDM sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025.
Sementara itu, Gubernur Sulut memberi penegasan, Perjuangannya agar Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dapat tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Utara.
Konsep WPR yang diperjuangkan, adalah WPR Pro Rakyat, yakni:
1. Memberikan legalitas dan perlindungan hukum bagi penambang lokal.
2. Mendorong pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tambang.
“Presiden RI menegaskan pentingnya pemerataan energi dan pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Harapan Presiden untuk masyarakat Sulut; Pertama, Sejahtera di tanahnya sendiri. Kedua, Merdeka mengelola potensi alam dengan bijak. Ketiga, Tidak ada lagi daerah tertinggal dalam penerangan listrik dan akses ekonomi,” jabar Gubernur YSK.
TINDAK LANJUT DAN KOMITMEN BERSAMA
Salah Satu Gubernur yang dapat kepercayaan penuh Presiden Prabowo inipun menuturkan, Pemerintah menunggu penerbitan; Satu, Peraturan Menteri ESDM tentang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Dua, Peraturan Gubernur Sulawesi Utara sebagai turunan kebijakan di tingkat daerah.
Sambung Gubernur YSK, Pemprov Sulut siap menindaklanjuti dengan Identifikasi lokasi WPR di seluruh kabupaten/kota. Serta koordinasi dengan PLN dan Kementerian ESDM terkait perluasan jaringan listrik.
“Pemerintah pusat, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen mempercepat pemerataan energi dan pengelolaan tambang rakyat yang aman, legal, dan berkeadilan,” urai salah satu teman diskusi Presiden Prabowo.
“Harapan Bapak Presiden, masyarakat Sulawesi Utara harus sejahtera, merdeka di tanahnya sendiri, dan mampu mengelola alam dengan baik,” tutup Gubernur Sulut menegaskan.
