Denpasar,satuuntuksemua.id — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus melakukan pembenahan menyeluruh dalam pelayanan publik guna menjawab tuntutan masyarakat terhadap kinerja kepolisian yang cepat, adil, dan transparan. Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. meninjau langsung implementasi Pamapta dan peningkatan pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di Polresta Denpasar, Polda Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program Quick Wins Akselerasi Transformasi Polri, yang menjadi tonggak penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Sesuai instruksi Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., seluruh pelayanan kepolisian di SPKT — baik di tingkat Polsek, Polres, maupun Polda — akan direvitalisasi secara menyeluruh. Revitalisasi ini dilakukan dengan mengaktifkan kembali peran Pamapta sebagai sistem komando terintegrasi yang mampu merespons laporan masyarakat secara cepat, mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), serta menindaklanjuti laporan kejahatan dan gangguan kamtibmas dengan tepat dan terukur.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sistem pelayanan publik Polri yang modern, responsif, dan akuntabel. Melalui sistem pengawasan terpadu dari Mabes Polri hingga jajaran kewilayahan, setiap laporan masyarakat akan terpantau dan ditangani secara cepat dan transparan.
Dalam peninjauan tersebut, Wakapolri didampingi sejumlah pejabat tinggi Polri, antara lain Irjen Pol. Umar Effendi, S.I.K., M.Si. selaku Kasatgas Penjamin Mutu Akselerasi Transformasi Polri, Irjen Pol. Iman Prijantoro, S.H. dari Itwasum Polri, serta Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si. selaku Kapolda Bali, bersama jajaran pejabat utama Polda dan Polresta Denpasar.
Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan keseriusan Polri dalam memastikan bahwa transformasi pelayanan publik benar-benar berjalan hingga ke tingkat terdepan.
Wakapolri menegaskan bahwa peningkatan pelayanan publik merupakan prioritas utama Polri dalam mewujudkan lembaga kepolisian yang profesional, modern, dan dipercaya masyarakat. “Pamapta harus berani dan tegas memimpin serta mengarahkan piket fungsi, karena Pamapta adalah Kapolres di luar jam dinas,” tegasnya.
Polri juga tengah menyiapkan pilot project penerapan Pamapta pada pelaksanaan Apel Kasatwil mendatang, sebagai model nasional dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan respon cepat di lapangan.
Dalam kesempatan itu, Wakapolri juga menyoroti peningkatan fasilitas di ruang SPKT agar masyarakat merasa nyaman saat melapor. Fasilitas tersebut meliputi ruang bermain anak, ruang laktasi bagi ibu menyusui, serta ruang KASPKT yang dilengkapi perlengkapan operasional seperti rompi, body vest, jas hujan, senjata listrik, dan Quick Response Set Sabhara.
Semua fasilitas tersebut dirancang untuk menciptakan pelayanan yang ramah, humanis, dan inklusif bagi masyarakat yang datang ke kantor polisi.
Dari sisi teknologi, Polri terus mengembangkan digitalisasi sistem pelayanan publik. Sistem pelaporan akan dilengkapi fitur identifikasi pelapor (foto, nama, dan lokasi) yang dapat dipantau langsung oleh petugas. Operator di SPKT juga dapat mengarahkan kamera, melakukan video tour di titik rawan, dan memantau situasi lalu lintas secara real-time melalui video drone.
Semua sistem ini akan diintegrasikan dengan aplikasi Mabes Polri untuk membentuk data tunggal nasional, mempercepat proses analisis, dan memastikan setiap laporan direspons secara akurat.
Wakapolri menegaskan bahwa inovasi digital ini harus benar-benar diterapkan dalam pelayanan nyata. “Semua aplikasi dan perangkat yang dibangun harus digunakan untuk melayani masyarakat, bukan sekadar simbol modernisasi. Polri harus hadir dengan bukti kerja, bukan hanya janji,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya body camera sebagai alat pengawasan dan bukti otentik dalam setiap kegiatan kepolisian di lapangan.
Transformasi pelayanan ini menjadi jawaban konkret atas berbagai kritik publik mengenai pelayanan kepolisian yang dinilai belum maksimal. Melalui penguatan peran Pamapta, revitalisasi SPKT, serta transformasi digital, Polri menunjukkan komitmen kuat untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan berkeadilan.
“Polri harus berubah dan terus berbenah. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan terbaik, dan Polri harus hadir dengan wajah humanis, profesional, dan memberikan rasa aman,” tutup Wakapolri.
Dengan komitmen dan langkah nyata di seluruh jajaran, Polri optimistis pelayanan SPKT di Indonesia akan menjadi simbol nyata transformasi menuju institusi yang modern, transparan, dan dipercaya rakyat.
