Jakarta,satuuntuksemua.id — Bareskrim Polri terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang pangan. Melalui kerja sama strategis dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Pertanian (Kementan), serta Kementerian Perindustrian (Kemenperin), langkah ini menjadi bagian penting dari komitmen kolektif untuk menjaga keamanan, mutu, dan keaslian produk pangan yang beredar di Indonesia.
Koordinasi tersebut meliputi pertukaran data, penyelidikan bersama, hingga penindakan terpadu terhadap berbagai pelanggaran seperti peredaran pangan ilegal, pemalsuan label, dan penyalahgunaan izin edar. Dalam mekanisme ini, Bareskrim Polri memegang peran utama dalam penegakan hukum, sementara kementerian dan lembaga terkait menjalankan fungsi regulasi, pengawasan teknis, serta pembinaan terhadap pelaku usaha.
Kombes Pol Ronald Yohanes, S.I.K., selaku Tim Analis Bidang Pusat Data Kriminal Analisis Transnasional (PDKAT) Pusiknas Bareskrim Polri, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor tersebut.
“Penanganan kejahatan di bidang pangan tidak bisa dilakukan secara sektoral. Diperlukan pendekatan terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun penegakan hukum. Sinergi ini menjadi fondasi dalam menciptakan sistem pengawasan pangan yang lebih efektif dan berkeadilan,” ujar KBP Ronald, Selasa (14/10).
Ia menambahkan bahwa kerja sama ini akan memperkuat pengawasan dari hulu hingga hilir, serta mendorong transparansi dalam setiap proses penanganan pelanggaran di sektor pangan.
Dengan sinergi yang semakin solid antarinstansi, diharapkan kehadiran negara dalam melindungi konsumen dan menjamin ketertiban distribusi pangan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
