Baim / satuuntuksemua.id
TONDANO,
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Minahasa menggelar kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan Perempuan kewenangan pemerintah tahun 2025 di Tondano, Rabu (24/09/25).
Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang mengapresiasi seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini.
Ia berharap agar hasil advokasi dan pendampingan yang telah dilaksanakan dapat ditindaklanjuti dengan langkah nyata, khususnya melalui pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak.
“Pemkab Minahasa menegaskan kembali komitmen dalam mewujudkan daerah yang aman, ramah, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak,” pungkas Vanda Sarundajang.
Sementara itu dalam materi yang dibawakan oleh marasumber Sekertaris Daerah (Sekda) Minahasa Lynda Watania menyampaikan dimana kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang berakibat menyakiti secara fisik.
Menurut Watania, menjadi atensi pemerintah untuk berupaya menjadi garda terdepan dalam menerima laporan dan memberikan layanan konsultasi serta melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan.
“Tentu kami melakukan pencegahan dengan melakukan kordinasi lintas sektor dengan melibatkan para apara hukum agar penanganan kasus dapat dilakukan secara konprenhensif” kata Watania.
Kata dia, pemerintah berharap melalui kegiatan advokasi kebijakan ini, dapat memperkuat regulasi, mempertegas komitmen sertaa menyatukan Langkah pemerintah daerah untuk peduli terhadap isu kekerasan pada perempuan,” terangnya.
Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas P3A Minahasa Josefien Kaurow menambahkan, dengan angka kekerasan terhadap perempuan yang saat ini masih terus terjadi di daerah, pihaknya konsen menggarisbawahi perlindungan perempuan bukan hanya melindungi, tetapi juga memiliki kemandirian yang memperkuat posisi tawar di dalam keluarga maupun Masyarakat.
“Perlu kita sadari isu perlindungan perempuan sangat berkaitan dengan agenda Pembangunan berkelanjutan untuk mencapai kesetaraan gender,” ujar Kaurou.
Untuk itu tambah dia, pihaknya mengajak Kerjasama seluruh perangkat daerah, tokoh masyrakat untuk aktif memberikan dukungan.
“Keterlibatan bersama akan menjadi fondasi kuat untuk perempuan bebas dari kekerasan,” kuncinya.
