JAKARTA, SatuUntukSemua.ID — Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) terus mengakselerasi langkah pro-investasi dalam kerangka memperkuat transformasi ekonomi daerah berbasis hilirisasi.
Hal ini ditunjukkan secara nyata oleh Bupati Minsel Franky Donny Wongkar (FDW) yang secara langsung melaksanakan konsultasi dan audiensi strategis dengan jajaran pimpinan Kementerian Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM RI), Kamis (26/6), di Jakarta.
Dalam pertemuan yang sarat muatan teknokratis tersebut, Bupati FDW didampingi oleh Asisten Manajer PT Kelapa Jaya Lestari (KJL) Yuda Tioso, selaku mitra korporasi daerah yang bergerak di sektor perkebunan dan industri turunan kelapa.
Rombongan Pemkab Minsel disambut hangat oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Iwan Suryana, bersama dua direktur utama dalam sistem pelayanan perizinan terintegrasi Afrida Wirjandini Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri, Qodir Direktur Wilayah III yang membawahi kawasan Indonesia Tengah, termasuk Sulawesi
Kehadiran tiga pejabat tinggi ini menunjukkan bahwa aspirasi investasi dari Minsel mendapat atensi serius di level nasional.
“Kami membuka pintu investasi seluas-luasnya, selama sejalan dengan prinsip keberlanjutan, hilirisasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal,” tegas FDW usai pertemuan.
Dalam audiensi tersebut, Bupati FDW secara gamblang mempresentasikan potensi hilirisasi komoditas kelapa, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Minsel. Diperkuat oleh kehadiran PT KJL sebagai mitra swasta lokal, pertemuan tersebut juga membahas mekanisme percepatan perizinan, feasibility investasi, dan dukungan pusat terhadap infrastruktur pendukung industri.
“Kami tidak hanya menawarkan bahan baku. Minsel siap masuk ke fase value creation melalui hilirisasi yang memberi manfaat ekonomi lebih besar bagi daerah,” lanjut FDW.
Deputi Iwan Suryana dalam pertemuan tersebut mengapresiasi langkah proaktif Pemkab Minsel. Ia memastikan bahwa BKPM siap memberikan pendampingan teknis dan dukungan regulatif, terutama dalam penyederhanaan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA), termasuk untuk sektor industri pengolahan kelapa.
“Kami akan kawal dan dampingi. Sepanjang dokumen dan persyaratan dipenuhi, kami pastikan prosesnya efisien dan akuntabel,” ujar Iwan.
Sementara itu, Direktur Afrida Wirjandini menambahkan bahwa sektor industri kelapa merupakan salah satu prioritas pengembangan agroindustri nasional, terutama dalam konteks pengganti impor dan penciptaan nilai tambah lokal. (***)
