MINAHASA,
Ada hal menarik saat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa tentang penyampaian pidato perdana Bupati Minahasa terpilih.
Kegiatan yang seharusnya bersamaan dengan serah terima jabatan (Sertijab) Bupati itu justru tak dihadiri oleh Bupati sebelumnya yakni Penjabat Bupati Minahasa (PJ) Noudy Tendean.
Teranyar, mantan PJ Bupati Tendean ternyata tak diundang dalam sertijab itu.
Perbincangan menguat jika ketidakhadiran PJ tersebut dikesampingkan oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Minahasa Linda Watania, yang dalam undangan tersebar ditandatangani langsung oleh Watania sebagai pengundang dalam kapasitas pemerintah kabupaten (Pemkab).
Padahal, baik Sekda maupun PJ Bupati, keduanya merupakan sama sama pejabat Negara yang terlindungi dengan aturan.
Berkaca dari Sertijab Pemerintah Provinsi, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra|), Bolaang Mongondouw (Bolmong), serta Kota Kotamobagu. Pelaksanaan sertijab dihadiri langsung oleh pejabat sebelumnya.
Jika mengacu ke surat edaran (SE) penegasan Mendagri nomor 12 huruf F, mengenai serah terima jabatan Bupati Minahasa, penjabat kepala daerah harus hadir dalam serah terima tersebut.
Sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut dinilai bertolak belakang dengan SE Mendagri dipicu tak diberikan undangan resmi oleh Sekda setempat.
“Saya sudah stand by di Manado, sudah sekitar 2 hari saya balik ke Manado dari Jakarta, sampai saat ini si belum ada undangan” ujar mantan PJ Bupati Noudy Tendean dikonfirmasi Media ini tadi malam melalui Pesan Whatsapnya.
Hal ini membuat persepsi miring di kalangan masyarakat. Banyak warga yang bertanya tanya, kenapa Sekda Minahasa yang memiliki legalitas dan bertanggung jawab penuh dalam kegiatan serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati tidak mengundang Pj Bupati.
“Aneh ya, apakah ada permasalahan yang mendasar,? atau ada sesuatu sehingga PJ tidak dihadirkan,? Sertijabkan persolan adab dan etika pemerintahan” terdengar percakapan sejumlah warga ditengah nongkrong depan Aula Wale Ne Tou Tondano.
Padahal, baik PJ Bupati maupun Sekda merupakan partner kerja kerja dalam suatu pemerintahan. Warga juga menyesalkan kinerja Sekda Minahasa. Sehingga, keluar pernyataan dari mereka untuk meminta Gubernur Sulut Yulius Stevanus Komaling (YSK) untuk mengevaluasi atau bahkan mengganti jabatan Sekda Minahasa di pemerintahan yang baru ini.
Pasalnya, dengan kejadian ini diduga Sekda Minahasa bukan tidak mungkin akan bisa tak sejalan dengan pemerintahan baru saat ini.
Jika hal tersebut terjadi mau jadi apa, pemerintahan Minahasa kedepan, dan yang akan menjadi korban yaitu masyarakat Minahasa pada umumnya.
“Pemerintahan jika sudah ada gep antar pejabat pastinya tidak akan berjalan mulus, dan yang menjadi korban imbasnya ke masyarakat. Padahal tugas pokok pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat,” ketus sejumlah warga tersebut.
Sementara itu, Sekda Minahasa Linda Watania dihubungi media ini hingga pagi tadi tidak merespon, muncul jawaban pesan singkat dari whatsup jika dirinya jarang mengantongi telpon genggan yang dihubungi media ini.
Diketahui hari ini digelar rapat paripurna penyampain Pidato Perdana Bupati Minahasa terpilih, Robby Dondokambey di Aula Wale Ne Tou Tondano. (red)
