Mentan Sebut Tak Ada Gagal Panen di Indonesia, Sementara Sulut Lahannya Mengering, Petani Rugi

Menteri Pertanian (Mentan) Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., saat diwawancarai awak media

MANADO, SatuUntukSemua.id – Di tengah lahan yang mengering dan petani yang merugi, Menteri Pertanian (Mentan) Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., datang ke Manado dengan satu kalimat yang menjadi sorotan. Dalam program penyerapan jagung petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani secara serentak di Indonesia, Mentan hadir untuk memastikan hasil panen petani terserap, harga jagung tetap stabil, dan petani tidak merugi.

Program ini digelar serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara, sebagai komitmen pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional, Rabu (18/11/2026).

Di hadapan ratusan petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani yang hadir di Manado, Mentan menegaskan satu hal. Menurut Mentan, produksi pertanian nasional masih aman dan terkendali. Dan jika ada laporan gagal panen, timnya akan langsung turun ke lapangan untuk memeriksa, memastikan, dan menanganinya secara langsung.

Bahkan, Mentan sempat menantang wartawan untuk menunjukkan data, jika benar Sulut mengalami gagal panen. Tantangan itu disampaikan langsung di hadapan awak media saat wawancara dengan Mentan. Namun di luar gedung acara, fakta di lapangan berbicara lain.

Saat penyerapan jagung berlangsung meriah di Manado, ribuan hektare lahan di Sulawesi Utara justru sedang sekarat melawan kekeringan akibat Super El Nino. Panas berkepanjangan, puluhan hari tanpa hujan, dan sumber air yang menyusut membuat banyak lahan tak lagi bisa diselamatkan.

Di Kabupaten Bolaang Mongondow, data Dinas Pertanian mencatat dampak kekeringan mencapai 2.390 hektare lahan pertanian. Rinciannya, 1.907 hektare tanaman jagung dan 482 hektare padi sawah tersebar di empat belas kecamatan.

Kecamatan Lolak menjadi yang terparah, dengan 974 hektare terdampak, disusul Poigar dengan jumlah 333 hektare, dan Sangtombolang 270 hektare.

Di Desa Babo, Kecamatan Sangtombolang, 80 hektare sawah tadah hujan mengalami puso total. Modal petani yang sudah tertanam, benih, pupuk, dan tenaga, hilang begitu saja, dengan perkiraan kerugian mencapai empat ratus juta rupiah.

Kondisi yang lebih parah terjadi di Kabupaten Minahasa Utara. Berdasarkan data yang dilansir dari Pos Komando Penanganan Bencana, 257 hektare lahan pertanian dinyatakan gagal panen. Rinciannya, 214 hektare tanaman jagung, 37 hektare tanaman padi, dan 5 hektare padi ladang. Situasi ini begitu serius, hingga Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menaikkan status dari Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat, selama 14 hari, terhitung sejak 10 hingga 23 September 2026.

Dampak kekeringan ini tidak berhenti di lahan petani. Ia menjalar sampai ke dapur warga, ke pasar, dan ke harga kebutuhan pokok. Data dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara menjadi jawaban atas tantangan tersebut.

BPS mencatat, inflasi Sulawesi Utara pada Oktober 2026 mencapai 8,07%, tertinggi di Indonesia, jauh di atas inflasi nasional yang hanya 3,2%.

Kenaikan ini terutama dipicu cabai rawit, tomat, cabai merah, daun bawang, dan beras, yang pasokannya menurun karena produksi petani terganggu akibat kekeringan. Di Pasar Bersehati Manado, harga cabai rawit sempat menembus seratus sepuluh ribu rupiah per kilogram, jauh di atas harga normal, dan memberatkan masyarakat.

Data BPS ini menjadi bukti, bahwa dampak gagal panen dan menurunnya produksi pertanian di Sulut bukan sekedar isu, tetapi nyata dirasakan warga. (***)

Pos terkait